.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung kritik Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas yang berpidato mengenai ketimpangan di bidang pertanahan. Mahfud mengakui memang ada ketimpangan kepemilikan lahan seperti yang disampaikan Anwar.
"Mafia tanah, itu yang dikritik oleh Anwar Abbas, bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah, itu ya betul. Tapi itu yang legal yang disebut itu," kata Mahfud dalam acara rapat kerja Satgas Saber Pungli di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Mahfud menjelaskan pemberian lahan oleh negara terjadi sejak dulu dan dilakukan secara sah namun tidak adil. Dia menyebut keputusan pemerintah yang diberi secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, Negara memberi secara resmi tapi tak adil. Karena itu, Pak Jokowi jawab, loh itu kan terjadi dulu. Sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah berdasar hukum, keputusan pemerintah yang diberi secara sah atau perjanjian secara sah tak bisa dibatalkan sepihak oleh Negara. Nah, itu, yang legal saja pakai kongkalikong gitu. Tapi memang itu terjadi di masa lalu," ujarnya.
Mahfud menyampaikan dulu pernah ada partai yang protes terkait pemberian lahan negara. Mahfud juga memiliki bukti siapa-siapa saja yang memiliki hak penguasaan hutan (HPH).
"Lalu dulu ada yang protes, partai. Kalau nggak percaya, datang ke kantor saya, saya punya, siapa yang punya HPH sekian juta hektare, tahun berapa dikeluarkan oleh siapa, tahun berapa, saya punya," ucapnya.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru ingin menghentikan pembagian tanah yang dinilainya tak adil itu. Mahfud mengatakan semua data pembagian lahan ada di kantornya.
"Kata Pak Jokowi, justru kita mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana yang telanjur orang menyebut 1 persen menguasai 70 persen, 1 persen penduduk? Yang saya baca itu kemarin, 1 persen penduduk menguasai 70 persen lahan, yang 90 persen itu berebutan 30 persen lahan. Itu ada nggak? Ada dan itu dibuat melalui proses hukum secara formal, sah," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyinggung soal kesenjangan ekonomi dan sosial yang dinilai semakin terjal. Anwar menyebut masih banyak warga yang belum sejahtera.
"Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar dan menengah serta usah kecil," kata Anwar saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam II seperti disiarkan akun YouTube MUI, Jumat (10/12/2021). Anwar menyampaikan sambutan di acara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultramikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita tampak semakin terjal," sambung Anwar.
Anwar kemudian menyampaikan data mengenai indeks GINI Economics. Dia menyoroti soal indeks GINI yang mengalami penurunan.
Anwar juga menyinggung soal ketimpangan di bidang pertanahan. Dia menyebut hal ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan.
"Cuma dalam bidang pertanahan, indeks GINI kita sangat memprihatinkan, itu 0,59, artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," ujar Anwar.
Jokowi Respons Anwar Abbas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja tak membaca bahan sambutan yang sudah disiapkan di acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI. Jokowi memilih menjawab kritik dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang disampaikan di sambutan sebelum dirinya.
"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," kata Jokowi dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI seperti disiarkan di akun YouTube MUI, Jumat (10/12/2021).
Jokowi awalnya menjawab mengenai masalah pertanahan. Dia berbicara mengenai reforma agraria.
"Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah. Jokowi akan melihat semua HGU (hak guna usaha) dan HGB (hak guna bangunan) yang ditelantarkan.
"Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya. Mungkin insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu. Yang ditelantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," ujar Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan mengenai tawarannya kepada MUI terkait lahan. Namun Jokowi mengingatkan soal tujuan penggunaan lahan itu harus jelas.
