.webp)
Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) M Noor Marzuki meminta Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta. Dia juga meminta data atas dugaan ketimpangan kepemilikan tanah tersebut.
"Pendapat beliau harus diluruskan, datanya mana, siapa yang pernah di republik ini melakukan penelitian tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, variabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman Pak Harto," kata Marzuki kepada wartawan, Sabtu (11/12/2021).
Marzuki, yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjawab kritik Anwar Abbas secara tepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penjelasan Presiden sangat tepat. Akselerasi reformasi agraria di zaman Pak Jokowi meningkat sangat luar biasa. Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5-10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan," lanjut Marzuki.
Pemerintah saat ini terus berjibaku mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah bahkan membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.
"Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan. Itulah yang dikatakan Presiden itu sebagai hutan sosial, banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat sebagai bukti izin penggunaan dan pemanfaatan bagi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan," papar Marzuki.
"Mungkin jumlahnya selama Republik berdiri, dengan jumlah hutan sosial di masa Menteri Siti Nurbaya atas perintah Presiden lebih banyak. Maka pernyataan Pak Anwar itu harus diluruskan," imbuhnya.
Marzuki pun menyarankan Anwar Abbas segera berbicara data dan fakta sebenarnya mengingat MUI mempunyai banyak anggota yang mengerti dengan pertanahan.
"Pak Anwar Abbas harus meluruskan pendapat ini agar tidak keliru menjadi isu liar, membuat menjadi kegaduhan. Setidaknya tanya saya atau orang-orang MUI yang ahli bidang agraria," ujar Marzuki.
Di sisi lain, Marzuki menilai Anwar Abbas tidak tepat bicara soal ketimpangan kepemilikan lahan dalam acara Kongres Ekonomi Umat Islam II pada Jumat (10/12) kemarin.
"Saya kira juga tidak dalam kapasitas jugalah bicara ketimpangan itu. MUI itu urusan bagaimana membangun insan ekonomi syariah, bagaimana pelabelan halal makanan, bagaimana pusat halal Indonesia, itu yang harusnya dipikirkan," katanya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Kritik Anwar Abbas ke Jokowi: Kesenjangan Ekonomi Semakin Terjal':
Sebelumnya, Waketum MUI Anwar Abbas menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi tentang ketimpangan ekonomi masyarakat dengan swasta. Anwar juga menyinggung tentang ketimpangan pengelolaan tanah antara masyarakat dengan swasta.
"Cuma dalam bidang pertanahan, indeks GINI kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," kata Anwar.
Masih di dalam forum yang sama, Presiden Jokowi pun langsung menjawab kritikan Anwar Abbas. Bahkan Presiden Jokowi membuka data pertanahan dan mengajak kerja sama dengan MUI.
 Momen Presiden Jokowi berbincang dengan Waketum MUI Anwar Abbas di sela acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI (Rusman/Biro Pers Setpres) |
"Ya harus saya jawab, kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya," kata Jokowi.
"Mungkin insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu. Yang ditelantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," lanjutnya.
Jokowi memberikan kesempatan kepada siapa pun yang membutuhkan tanah untuk mengajukan diri ke pemerintah dengan proposal berisi alasan tepat.
"Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silakan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible. Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan," jelas Jokowi.
"Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas," tambahnya.
