ADVERTISEMENT

Demokrat Bandingkan Pelepasan Kawasan Hutan Era Jokowi dan SBY

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 15 Des 2021 15:35 WIB
Herzaky Mahendra Putra (Dok. Demokrat).
Herzaky Mahendra Putra (Dok. Demokrat)
Jakarta -

Partai Demokrat menyoroti penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dikritik Waketum MUI Anwar Abbas berkaitan dengan persoalan tanah dan lahan. Demokrat menyoroti pernyataan Jokowi yang menurut mereka menyalahkan pemerintahan sebelumnya soal pelepasan hutan dan penguasaan lahan.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Dia awalnya menanggapi pernyataan Anwar Abbas yang menyebut Presiden Jokowi tidak antikritik.

"Bagi Demokrat, pemimpin tertinggi di negara demokrasi seperti Indonesia memang harus sosok yang tidak antikritik. Tentunya tidak hanya antikritik di depan umum, tetapi juga tecermin dalam keseharian dan kebijakan yang diambil," kata Herzaky saat dihubungi, Rabu (15/12/2021).

Herzaky lantas mempersilakan masyarakat menilai sendiri apakah Jokowi antikritik atau tidak. Sebab, dia menyebut justru banyak lembaga internasional yang menilai kualitas demokrasi turun di era pemerintahan Jokowi.

"Apakah pemerintahan sekarang antikritik atau tidak, silakan masyarakat yang menilai. Kalau lembaga-lembaga internasional penggiat demokrasi sendiri sudah memberikan penilaian kalau kualitas demokrasi Indonesia terus menurun selama tujuh terakhir ini," ucapnya.

Kemudian, Herzaky menyoroti cara Jokowi merespons kritik Anwar Abbas terkait permasalahan penguasaan lahan pada forum Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI. Menurutnya, Jokowi justru menjawab Anwar Abbas dengan melempar kesalahan ke pemerintahan sebelumnya, termasuk era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Demokrat menyayangkan perbincangan publik bergeser dari substansi kritik yang disampaikan oleh Anwar Abbas, ke cara Presiden Joko Widodo merespons. Karena ada permasalahan besar terkait ketimpangan penguasaan lahan yang seharusnya menjadi perhatian dan upaya menutupi fakta sebenarnya. Anwar Abbas menyebutkan 1 persen orang Indonesia menguasai 59 persen lahan di Indonesia. Sedangkan sisanya, 99 persen orang Indonesia hanya menguasai 41 persen lahan di Indonesia," jelasnya.

"Lalu, Jokowi menjawab kritikan Doktor Buya Anwar Abbas dengan menyebut 'bukan saya yang bagi'. Demokrat menyayangkan sikap Presiden menjawab kritik tersebut dengan melempar kesalahan kepada pemerintah terdahulu," lanjutnya.

Herzaky lantas merespons hal itu dengan membandingkan izin pelepasan hutan, baik izin Hak Guna Usaha (HGU) maupun izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan di era SBY dan Jokowi. Dia merujuk data tersebut berdasarkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Herzaky memaparkan temuannya berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada era Jokowi di tahun 2015-2021 terdapat 212 izin HGU dengan luas lahan 2.172.714 hektar yang dikeluarkan sedangkan hanya 34 izin HGU dengan luas lahan 128.239 hektar dari pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh SBY. Selain itu, dia membeberkan sepanjang 2015-2021 ada 3.820 izin IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman yang terbit sementara di sepanjang 2005-2014 hanya 2.350 izin.

"Kenyataannya, justru pada masa Jokowi-lah yang paling banyak memberikan izin pelepasan hutan, baik izin Hak Guna Usaha (HGU) ataupun izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)," ujarnya.

Respons Jokowi atas Kritik Anwar Abbas

Sebelumnya diberitakan, Jokowi sempat menjawab kritik Anwar Abbas terkait persoalan tanah. Jokowi memilih menjawab kritik dari Anwar Abbas yang disampaikan dalam sambutan sebelum dirinya.

"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," kata Jokowi dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI seperti disiarkan di akun YouTube MUI, Jumat (10/12).

Jokowi lantas sempat menyinggung terkait penguasaan lahan dan tanah bukan dirinya yang membagi. Dia juga berbicara mengenai reforma agraria.

"Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah. Jokowi akan melihat semua HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan) yang ditelantarkan.

"Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya. Mungkin insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu. Yang ditelantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," ujar Jokowi.

(maa/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT