.webp)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bulan lalu mengungkapkan upaya perburuan Harun Masiku akan ditingkatkan seiring melandainya penyebaran virus Corona di Indonesia. Bagaimana perkembangan pencarian Harun Masiku?
"Bahwa kemudian saat ini COVID-19 sudah mereda, itu juga akan menjadi komitmen kami untuk kembali meningkatkan upaya pencarian Harun Masiku," kata Ghufron, Selasa (16/11/2021).
Hingga kini, KPK belum mengumumkan perkembangan apa pun dari pencarian Harun Masiku. Mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang, mengkritik. Saut menyakini KPK tak akan bisa menangkap Harun Masiku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Polri aja yang ngejar (Harun Masiku), karena KPK nggak bisa diharepin. KPK sudah nggak bisa, sia-sia kalau ngarepin dari situ," ucap Saut kepada wartawan, Rabu (8/12).
Menurut Saut, sejumlah mantan penyidik KPK yang menerima tawaran menjadi ASN Polri mengetahui keberadaan Harus Masiku. Karena itulah, dia menyarankan agar pencarian Harus Masiku dilakukan oleh Polri.
"Apalagi kalau 57 orang ini (mantan pegawai KPK) dilantik di Polri, mereka bisa dijadikan penasihat tim pencarian untuk menangkap Harun Masiku," ujarnya.
Selain soal Harun Masiku, Saut menyinggung saksi kasus dugaan korupsi proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Menurutnya, KPK harus memperjelas status Ali Fahmi yang kerap mangkir dari panggilan penyidik KPK ataupun persidangan.
"Kalau sudah disebut-sebut penyidik maupun jaksa penuntut umum, harusnya didalami ya, apalagi sudah disebut menerima, nggak adil dong kalau gitu. Jadi tanda tanya kenapa hilang dan nggak lanjut," sebut Saut.
"Itu harus ditanyakan. Juru bicara KPK harus menjawab, jangan nggak dijawab. Kita lihat jawabnya ngeles atau tidak, jawabnya bener atau nggak," sambung dia.
Simak lagi soal sosok Harun Masiku dan Ali Fahmi.
Sudah hampir dua tahun KPK memburu Harun Masiku. Diketahui, Harun Masiku adalah buron kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, yang turut menyeret mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020, sehari setelah Wahyu Setiawan dan beberapa orang lain di-OTT, dua di antaranya kader PDIP. Harun Masiku adalah caleg PDIP untuk DPR dapil Sumatera Selatan.
Harun masuk daftar pencarian orang (DPO) tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka. KPK meminta bantuan Polri untuk mencari keberadaan Harun, dan Interpol pun telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku.
Harun Masiku disebut-sebut berada di Indonesia beberapa bulan lalu. Namun Firli Bahuri dkk belum bisa menangkapnya.
Sementara Ali Fahmi diduga mengetahui keterlibatan anggota DPR yang menerima suap dalam meloloskan anggaran pemantau satelit di Bakamla. Ali Fahmi merupakan mantan Staf Khusus Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Purn) Arie Sudewo.
Ali Fahmi diketahui cuma satu kali memenuhi panggilan KPK saat pemeriksaan saksi. Semenjak itu, dia tidak pernah sekali pun memenuhi panggilan guna mengungkap kebenaran pengembangan kasus korupsi di Bakamla.
Dalam surat dakwaan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Leni Marlena dan anggotanya Juli Amar Ma'ruf, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi disebut menerima uang Rp 3,5 miliar.
Kesaksian Ali Fahmi diperlukan karena disinyalir mengetahui aliran dana yang melibatkan beberapa anggota DPR dan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah. Proyek yang diserahkan kepada Fahmi untuk dikerjakan adalah proyek pengadaan pemantau satelit.
Dalam perjalanan kasusnya, Fahmi Darmawansyah juga menyebut mantan anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo menerima uang Rp 90 miliar dari sejumlah proyek Bakamla, yang menggunakan APBN Perubahan 2016.
Ketua KPK Firli Bahuri hingga juru bicara KPK Ali Fikri belum merespons saat ditanya terkait progres pencarian Harun dan kelanjutan kasus dugaan penerimaan suap oleh Ali Fahmi.
