Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait respons masyarakat terhadap perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sebagian responden menyatakan tidak setuju PPKM diperpanjang meskipun bisa menurunkan kasus harian COVID-19.
Pemerintah dalam hal ini tetap mengapresiasi hasil survei ini. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap perpanjangan PPKM dinilai wajar.
"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya, kami tahu beratnya ekonomi masyarakat bawah terdampak, tapi kalau memang dibutuhkan untuk bertahan dalam menghadapi pandemi, ya memang pilihan yang harus diambil. Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," kata Staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (6/12/2021).
Faldo mengatakan hasil survei ini tetap patut disyukuri. Sebab, langkah pemerintah dalam menangani COVID-19 dinilai sudah tepat.
"Melihat hasil survei ini, patut disyukuri. Langkah yang diambil sudah tepat. Semua jajaran sudah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, dan tentunya masyarakat berpartisipasi. Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada," ungkapnya.
Dia juga menanggapi soal kritik terhadap pemerintah. Kritik ini, kata dia, harus dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab.
"Kritik sering kali terasa pahit, namun buahnya akan terasa manis. Kritik dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik. Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," ujarnya.
(rdp/tor)