Banyak Warga Tidak Setuju PPKM Diperpanjang, Ini kata Istana

Banyak Warga Tidak Setuju PPKM Diperpanjang, Ini kata Istana

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 06 Des 2021 13:12 WIB
Ketentuan PPKM Level 3 Periode Nataru, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan?
Foto: Ilustrasi PPKM (Infografis detikcom/Fuad Hasim)
Jakarta -

Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait respons masyarakat terhadap perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sebagian responden menyatakan tidak setuju PPKM diperpanjang meskipun bisa menurunkan kasus harian COVID-19.

Pemerintah dalam hal ini tetap mengapresiasi hasil survei ini. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap perpanjangan PPKM dinilai wajar.

"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya, kami tahu beratnya ekonomi masyarakat bawah terdampak, tapi kalau memang dibutuhkan untuk bertahan dalam menghadapi pandemi, ya memang pilihan yang harus diambil. Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," kata Staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Faldo mengatakan hasil survei ini tetap patut disyukuri. Sebab, langkah pemerintah dalam menangani COVID-19 dinilai sudah tepat.

"Melihat hasil survei ini, patut disyukuri. Langkah yang diambil sudah tepat. Semua jajaran sudah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, dan tentunya masyarakat berpartisipasi. Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada," ungkapnya.

Dia juga menanggapi soal kritik terhadap pemerintah. Kritik ini, kata dia, harus dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab.

"Kritik sering kali terasa pahit, namun buahnya akan terasa manis. Kritik dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik. Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait respons masyarakat terhadap perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hasilnya mayoritas responden tak setuju PPKM diperpanjang meski mengakui efektif mengurangi kasus harian Covid-19. Metode survei multistage random mengambil sampling terhadap 2.020 yang dilakukan pada 2-6 November 2021.

"Bahwa kasus COVID mengalami penurunan. Dan di antara yang tahu, sebagian percaya. 90% orang yang tahu bahwa kasus COVID-19 mengalami penurunan itu percaya kasus harian COVID itu betul-betul mengalami penurunan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi virtual, Minggu (5/12/2021).

Selain itu, masyarakat juga puas dengan langkah pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dengan nilai 77,9%. 67,5% responden juga percaya PPKM bisa mengurangi penularan. Namun, sebagian besar responden tidak ingin PPKM diperpanjang.

"Mereka mengakui PPKM itu positif dalam mengurangi kasus harian dan kematian karena COVID-19, tetapi kalau ditanya setuju atau tidak, perpanjangan PPKM, sebagian mayoritas itu tidak setuju," tuturnya.

Halaman 2 dari 2
(rdp/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads