detik's Advocate

Teman Anak Saya Langgar Perjanjian Tak Pacaran, Bisakah Kami Gugat Rp 100 Juta?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 08:11 WIB
Achmad Zulfikar Fauzi
Foto: Achmad Zulfikar Fauzi (dok.pri)

Berikut jawaban lengkapnya:

Waalaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, sebelumnya perlu F ketahui bahwa suatu surat perjanjian yang menimbulkan perikatan dengan meterai Rp 10.000 dimaksudkan untuk pembayaran untuk bea meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang kini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Meterai adalah pajak atas dokumen, yaitu sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhi meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi jika surat pernyataan atau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi bea meterai yang terutang.

Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat surat tersebut menjadi tidak sah. Achmad Zulfikar Fauzi, Advokat

Apabila kita kembali pada pertanyaan yang Ibu tanyakan, saya akan merujuk pada syarat sahnya perjanjian di mana perlu kita ketahui bersama bahwa menurut hukum perjanjian sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain hal tersebut, suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana akan saya jabarkan sebagai berikut :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah :

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu sebab yang Halal Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum

Dikarenakan detil mengenai perjanjian perlu diteliti dan dilihat lebih terperinci selain garis besar dari Ibu F jelaskan sebelumnya, maka akan saya asumsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah antara pihak keluarga Ibu F dan pihak keluarga dari pacar adik ibu F. Dan terkait isi perjanjian yang dilanggar merupakan bentuk dari Cedera Janji atau dalam bahasa hukumnya adalah wanprestasi dengan tidak dilakukannya kesepakatan bersama yang telah tertuang dalam perjanjian dan mengakibatkan dapat dilakukannya upaya hukum yang dianggap perlu untuk memenuhi isi dari perjanjian tersebut.

Dimulai dengan melakukan teguran (somasi) bagi pihak keluarga dari pihak pacar adik dari Ibu F dan lebih lanjut dapat di lakukan gugatan secara perdata ke pengadilan dengan kuasa hukum dari pihak keluarga Ibu F.

Demikian semoga bermanfaat

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Salam
R.Achmad Zulfikar Fauzi,S,H.
Advokat Freelance di Rachmad S Negoro and Partner
Anggota Advokat Alumni Unsoed (AAU) dan Anggota Peradi DPC Jakarta Pusat