detik's Advocate

Suami Video Call Sex Pelakor, Bisakah Saya Pidanakan?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 08:08 WIB
Intimate moment of two lovers in shower, sexual desire and passion, relationship. ilustrasi seks
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Motortion)

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyannya. Semoga permasalahan rumah tangga Ani dan suami bisa cepat selesai.

Bila berdasarkan cerita yang Ani sampaikan, maka barang bukti yang disampaikan adalah video call sex yang dalam hukum dapat dianggap mentransmisikan informasi elektronik karena mengirimkan muatan audio visual langsung kepada orang lain.

Pengertian menstransmisikan sendiri, menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Video call sex sendiri mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal itu tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu menjawab pertanyaan, masih bisakah kasus Ani ditindaklanjuti?

Dalam hukum dikenal istilah kedaluwarsa penuntutan. Untuk kasus Ani alami, sebenarnya belum kadaluwarsa. Untuk kejahatan yang ancaman pidananya di atas 3 tahun, jangka waktu masa kedaluwarsanya adalah 12 tahun. Dasar hukumnya adalah Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP yang menyatakan:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
a) Untuk pelanggaran/kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak, jangka waktu masa kedaluwarsa adalah satu tahun.
b) Untuk kejahatan yang ancaman pidananya di bawah 3 tahun, jangka waktu masa kedaluwarsa adalah 6 tahun.
c) Untuk kejahatan yang ancaman kejahatannya diancam di atas 3 tahun, jangka waktu masa kedaluwarsanya adalah 12 tahun.
d) Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu masa kedaluwarsanya delapan belas tahun.

Berdasarkan aturan tersebut, Ani masih bisa melakukan penuntutan.

Berdasarkan aturan tersebut, Ani masih bisa melakukan penuntutan.Tim detik's Advocate

Namun nuansa kasus yang ibu Ani sampaikan masih dalam nuansa perzinaan yang masuk kategori delik aduan. Maksud delik aduan adalah suatu tindak pidana hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Prosedurnya adalah mengadukannya kepada kepolisian. Yang harus dicatat dari delik aduan, Ani masih bisa mencabut laporannya sebelum dilakukan penuntutan oleh jaksa.

Meski demikian, kami menyarankan kasus Ani diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan sebelum menempun jalur hukum.

Demikian jawaban kami. Semoga bermanfaat.

Salam

Tim pengasuh detik's Advocate

Lihat juga video 'Kepergok Selingkuh, Penyuluh Agama di Sulut Siram Istri dengan Air Panas':

[Gambas:Video 20detik]