LaNyalla menjelaskan dirinya kerap bepergian mengunjungi kerajaan dan kesultanan untuk menggugah kesadaran berbangsa. Karena Indonesia merupakan bangsa besar yang dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia.
"Saya sengaja terus berkeliling mendatangi satu per satu Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai bagian dari komitmen DPD RI sebagai wakil daerah. Dan Alhamdulillah hari ini, bisa sampai di Kerajaan Jambu Lipo, Sumatera Barat," tuturnya.
Oleh karena itu, dia menyayangkan arah perjalanan bangsa yang hanya bersandar pada partai politik. Padahal Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah para pendiri bangsa dan para pemilik saham lahirnya Indonesia, namun tidak memiliki saluran atau ruang untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.
"Partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Dan hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI yang memiliki kewenangan memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa," ujarnya.
Dia menyebut kondisi ini karena konstitusi saat ini yang merupakan konstitusi hasil amandemen di tahun 1999 hingga 2002. Padahal, sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang dihasilkan para pendiri bangsa, memberikan ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR yang merupakan representasi partai politik.
Setelah amandemen, Utusan Golongan dihapus dan Utusan Daerah diubah menjadi DPD RI, tetapi dengan kewenangan yang jauh berbeda dengan Utusan Daerah. DPD RI dinilainya hanya mendapat porsi mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan membahas di fase Pertama di Badan Legislasi.
"Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang adalah DPR bersama Pemerintah," ujarnya.
"DPD RI juga tidak bisa mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, masyarakat melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik," tandasnya.
(ncm/ega)
