MK Minta Pemerintah-DPR Perbaiki UU Cipta Kerja, Begini Respons Mahfud Md

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 18:47 WIB
Mahfud Md bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa
Mahfud Md (Dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan UU tersebut dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

"MK tidak menilai UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945, tapi menilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Beda artinya," kata Mahfud saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/11/2021).

Mantan Ketua MK ini menjelaskan yang menjadi persoalan atas dikabulkannya secara bersyarat pengujian formil UU Ciptaker adalah prosedur pembentukan UU tersebut. Mahfud menyebut MK menganggap pembentukan UU Ciptaker kurang melibatkan stakeholder lain sehingga perlu ada perbaikan.

"Yang jadi soal bukan isinya, tapi prosedurnya dianggap kurang melibatkan lebih banyak stakeholders. Jadi UU itu diminta agar diperbaiki lagi prosedurnya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MK dalam putusannya memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU itu. Berikut ini amar/perintah MA:

1. Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.

2. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020, harus dinyatakan berlaku kembali.

3. MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. MK juga memerintahkan melarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atas putusan tersebut, empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, yaitu Anwar Usman, Daniel, Manahan, dan Arief Hidayat.

Simak video 'MK Minta DPR-Pemerintah Perbaiki UU Ciptaker dalam 2 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]



(dek/zap)