Ancaman Buruh Geruduk Balai Kota-Istana Gegara UMP Naik Tak Seberapa

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 07:33 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Mereka tuntut kenaikan UMP/UMSP 2022 sebesar 10 persen.
Ilustrasi, buruh (Foto: Pradita Utama/detikcom)

Wagub Riza: Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 naik Rp 37 ribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rumusan ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, perwakilan buruh, serta pengusaha.

"Hasilnya seperti yang sudah diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Prinsipnya kami ingin memberikan UMP sesuai dengan apa yang diharapkan kepentingan buruh, kepentingan pengusaha dan yang paling penting adalah kepentingan masyarakat. Apa yang sudah dibahas, dirumuskan, diumumkan, itulah yang diambil bersama, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti dengan kondisi seperti ini," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/11/2021).

Politikus Gerindra itu mengakui keterpurukan perekonomian di berbagai sektor karena pandemi COVID-19 mempengaruhi kecilnya kenaikan UMP tahun depan.

"Mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kami minta dipahami insyaallah nanti ke depan tahun depan saya sangat optimis ada peningkatan yang jauh lebih baik signifikan seiring dengan kondisi pandemi yang lebih baik," jelasnya.

Riza mengatakan Pemprov telah menyesuaikan besaran UMP 2022 dengan ketentuan berlaku. Dia berharap seiring dengan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, nominal UMP bisa bertambah signifikan.

"Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa tingkatkan lagi, perbaiki lagi sesuai dengan harapan kita semua, tidak hanya harapan para buruh tapi harapan kita semua. Kami Pemprov tentu ingin dan senang sekali apabila UMP itu semakin baik semakin tinggi sesuai dengan harapan para buruh itu berarti menandakan ekonomi di Jakarta semakin baik," imbuhnya.


Pemprov Diminta Antisipasi Mogok Massal Buruh

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipasi aksi mogok kerja para buruh pada Desember mendatang. Wacana aksi itu merupakan bentuk memprotes kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tak signifikan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat membuka Rapimprov II Tahun 2021 Kadin DKI Jakarta secara virtual, hari ini. Dalam acara itu, Dewi mengajak pengusaha dan Pemprov DKI Jakarta melalui Wagub Ahmad Riza Patria menyiapkan antisipasi agar situasi Ibu Kota tetap kondusif.

"Banyak sekali berita masuk kepada Kadin akan terjadi mogok besar-besaran dari tanggal 6-8 atau 10 (Desember)," ujar Dewi, Senin (22/11/2021).

"Jadi kami berharap teman-teman nanti dibantu Pak Wagub dan pemerintah, jangan sampai tanggal 6 dan 8 membuat kondisi ini tidak kondusif dan kita-kita yang kena dampak," sambungnya.

Dewi menyadari kenaikan UMP tak sesuai dengan tuntutan para buruh. Kendati demikian, Dewi memastikan pengusaha selalu mengutamakan kesejahteraan karyawannya.

"Saya selalu bilang semua karyawan pasti akan tahu kondisi perusahaan masing-masing sehingga yakinlah bahwa perusahaan masing-masing akan memberikan nilai UMP sesuai dengan kemampuan perusahaannya," tegasnya.