.webp)
UMP Jakarta naik sudah resmi diumumkan. Kenaikan UMP Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Perihal kebijakan UMP di berbagai daerah ramai diperbincangkan sejak kemarin, salah satunya Jakarta. Simak ulasan selengkapnya berikut ini.
Baca juga: Anies Umumkan UMP Jakarta 2022 Rp 4.453.935 |
UMP Jakarta Naik: Apa itu UMP?
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum Tenaga Kerja, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di satu provinsi tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UMP Jakarta Naik: Jadi Rp 4.453.935
UMP Jakarta naik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, besaran UMP juga berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum ProvinsiDKI Jakartapada tahun 2022 sebesar Rp. 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," kata Anies pada Minggu (21/11/2021).
UMP Jakarta Naik: Nominal Kenaikan UMP Jakarta 2022
UMP Jakarta naik sebesar Rp 37.749. Sebelumnya, UMP Jakarta 2021 memiliki nominal Rp 4.416.186,548. Dengan kenaikan sedemikian, berarti UMP Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935,536.
UMP Jakarta Naik: Aturan Bagi Pengusaha
UMP Jakarta naik mewajibkan pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya. Skala upah tersebut harus memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.
Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Jika perusahaan tidak melakukan aturan yang ditetapkan, akan ada sanksi administratif dari pemerintah.
Sudah diketahui bahwa UMP Jakarta naik untuk tahun 2022 mendatang. Adapun Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan kebijakan lain guna membantu masyarakat. Informasinya dapat dilihat di halaman selanjutnya.
UMP Jakarta Naik: Kebijakan Lain oleh Pemprov DKI Jakarta
Selain UMP Jakarta naik, Pemprov DKI juga menetapkan kebijakan lain. Mulai dari bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya pendidikan.
Pemprov DKI Jakarta juga membentuk program kolaborasi ketenagakerjaan. Berikut program-program tersebut.
- Perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan UMP + 10% (sepuluh persen) menjadi UMP + 15% (lima belas persen). Tujuannya untuk menjangkau lebih banyak pekerja/buruh, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup pekerja/buruh di Jakarta.
- Anak-anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP plus dan biaya pendidikan masuk sekolah.
- Memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator.
- Pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-Order.
- Program biaya pendidikan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK, maupun pekerja/buruh yang dirumahkan tanpa diberikan/dikurangi upahnya.
- Program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi COVID-19.
- Program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi Pengusaha berupa bantuan sarana dan prasana bagi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki usaha.
