UMP Jakarta Naik: Nominal Terbaru dan Aturan untuk Pengusaha

Kanya Anindita Mutiarasari - detikNews
Senin, 22 Nov 2021 12:31 WIB
Jakarta -

UMP Jakarta naik sudah resmi diumumkan. Kenaikan UMP Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Perihal kebijakan UMP di berbagai daerah ramai diperbincangkan sejak kemarin, salah satunya Jakarta. Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

UMP Jakarta Naik: Apa itu UMP?

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum Tenaga Kerja, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di satu provinsi tertentu.

UMP Jakarta Naik: Jadi Rp 4.453.935

UMP Jakarta naik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, besaran UMP juga berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum ProvinsiDKI Jakartapada tahun 2022 sebesar Rp. 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," kata Anies pada Minggu (21/11/2021).

UMP Jakarta Naik: Nominal Kenaikan UMP Jakarta 2022

UMP Jakarta naik sebesar Rp 37.749. Sebelumnya, UMP Jakarta 2021 memiliki nominal Rp 4.416.186,548. Dengan kenaikan sedemikian, berarti UMP Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935,536.

UMP Jakarta Naik: Aturan Bagi Pengusaha

UMP Jakarta naik mewajibkan pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya. Skala upah tersebut harus memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Jika perusahaan tidak melakukan aturan yang ditetapkan, akan ada sanksi administratif dari pemerintah.

Sudah diketahui bahwa UMP Jakarta naik untuk tahun 2022 mendatang. Adapun Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan kebijakan lain guna membantu masyarakat. Informasinya dapat dilihat di halaman selanjutnya.