Mahfud Md Menepis Kala MUI Dikaitkan Terduga Teroris

Tim detikcom - detikNews
Senin, 22 Nov 2021 22:02 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md (Dok. Kemenko Polhukam)

Mahfud Pastikan Proses Hukum Berjalan Terbuka

Mahfud juga mengatakan pemerintah tak bisa menyampaikan bukti atas penangkapan Farid Okbah dkk kepada publik karena bisa mengacaukan proses hukum yang sedang berjalan. Namun dia memastikan proses hukum terhadap ketiganya berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur.

"Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh menjawab sekarang tentang bukti dan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan terhadap ketiga terduga teroris tersebut karena hal itu bisa mengacaukan proses hukum. Ini sedang gini, nanti yang di luar pada semburat lari semua jaringannya, sekarang proses hukum," kata Mahfud.

"Jadi ini sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme, begitu ketentuannya, termasuk kapan boleh didampingi pengacara, berapa lama pemeriksaannya dan seterusnya. Meski pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," lanjutnya.

Farid Okbah merupakan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI). Dia juga merupakan anggota nonaktif MUI Bekasi.

Dia ditangkap bersama anggota Komisi Fatwa MUI nonaktif Ahmad Zain An Najah dan seorang lainnya bernama Anung Al Hamat. Ketiganya ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan terorisme terkait kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Sikap MUI Usai Penangkapan Zain An Najah

Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar menegaskan tidak ada guncangan di lingkup internal MUI setelah Zain An Najah ditangkap Densus 88 Polri. Dia mengatakan penangkapan tersebut membuat MUI menjadi mawas diri ke depannya.

"Secara umum, di internal MUI tidak ada kegoncangan dan semua berjalan normal. Tapi peristiwa ini bisa menjadi sarana introspeksi atau dikenal muhasabah, mawas diri kita lebih berhati-hati lebih teliti dan sebagainya untuk jaga marwah majelis para ulama bagian daripada anak bangsa ini," kata Miftachul Akhyar saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/11).

Dia menuturkan kerja sama MUI dengan pemerintah masih berjalan dengan sangat baik. Hal itu, kata Miftahul, dibuktikan dengan kehadiran MUI di Kemenko Polhukam.

"Menurut MUI, kerja sama MUI dan pemerintah berjalan sangat baik, dan terus selalu terpelihara kerja sama ini sampai sekarang bukti kami hadir di sini meski sama-sama mendadak, kami hadir ini adalah bentuk kerja sama yang terpelihara dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Miftachul mengatakan MUI sendiri menentang dan telah mengharamkan segala bentuk aksi-aksi terorisme yang tertuang dalam fatwa. Menurutnya, sikap MUI terhadap terorisme sudah jelas sejak dulu.

"Di MUI sudah ada sebenarnya fatwa nomor 3/2004 bahwa terorisme itu haram hukumnya, bom bunuh diri itu juga haram hukumnya. Jadi kalau mereka menganggap itu mati syahid, surga. Justru sebetulnya bukan mati syahid, mati sangit kata orang-orang bilang. Jadi sebuah keputusan yang sebetulnya sudah lama di MUI karena MUI adalah salah satu cerminan dari gerak ulama yang harusnya sama-sama membangun, menjadikan negara kita yang besar ini menjadi tentram, sejahtera sehingga apa yang menjadi kebijakan berjalan lancar dan baik dirasakan umat seluruhnya," imbuhnya.


(knv/isa)