.webp)
Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli melakukan sidak ke Mal Pelayanan Publik DPMPTSP, Kuningan, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan karena masih banyak ditemukannya tangkap tangan pelaku pungli di sektor mal.
"Karena sudah banyak nih OTT yang kita tangkap, banyak sekali ada ribuan, seperti itu," kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Agung Makbul kepada wartawan, Senin (22/11/2021).
Makbul sempat menanyakan salah satu masyarakat yang sedang menggunakan pelayanan. Pria tersebut mengaku pelayanannya sudah cepat tanpa ada pungli, tapi sistemnya terkadang masih lambat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada biaya tambah nggak biar cepat?" tanya Makbul.
"Nggak ada Pak, sudah cepat," jawabnya.
"Dipersulit nggak?," tanya lagi.
"Sistem paling. Sistem OSS kadang terhambat karena baru mungkin," ujarnya.
Makbul menjelaskan bahwa saat sidak, pihaknya tak menemukan adanya pungli. Bahkan pihaknya pun akan melakukan penyamaran saat sidak selanjutnya.
"Kemudian apakah ada pungli pungli? Yang sifatnya ada tambahan, sementara tidak ada. Tapi namun demikian saya tidak hanya puas seperti itu, kita juga ngecek yang lain," kata Makbul.
"Bisa saja saya nanti melalui anggota saya atau melalui satgas saber pungli, silent, menyamar sebagai masyarakat. Tidak dalam bentuk pakaian dinas gini tapi silent itu ya pura-pura jadi masyarakat nanti kita lihat. Karena sudah banyak nih OTT yang kita tangkap, banyak sekali ada ribuan, seperti itu," tambahnya.
Dia mengatakan pihaknya juga akan melakukan sidak ke pelayanan publik lainnya. Makbul mengatakan sidak ini dilakukan supaya tidak hanya sebagai teori belaka.
"Salah satunya adalah sekarang di DPMPTSP, nanti bentar lagi kita ke KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), tapi bukan hari ini aja. Mungkin ada pemberitahuan juga bisa saja sidak, ya. Karena kantor Jakarta ini banyak, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, yang berkaitan dengan pelayanan publik, masalah yang salah satu ini malnya dulu," ujarnya.
"Nah tentunya ini harus didukung, karena apabila ini tidak diberikan atau tidak dicek secara langsung ya tentunya akan menjadi simbol belaka. Jadi harus cek and ricek pelayanannya, walaupun sekarang sistemnya online tapi kan harus benar-benar beroperasi," sambungnya.
Makbul menyebut sidak ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Jakarta kota bebas pungli 2021, di Balai Kota Jakarta, yang ditandatangani Menkopolhukam Mahfud Md dan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Ini merupakan tindak lanjut daripada acara kemarin yang di kantor gubernur yang dibuka oleh Pak Anies dalam rangka untuk mencanangkan kota bebas pungli wilayah Jakarta. Yang dihadiri oleh Menkopolhukam dan Kasatgas Saber Pungli," kata Makbul.
"Nah tindak lanjut daripada dicanangkannya kota Jakarta sebagai bebas dari pungli, maka tidak hanya teori saja tetapi kita juga harus liat aplikasinya di lapangan," tambahnya.
Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali yang ikut mendampingi, menyambut baik atas sidak ini. Dia menilai sidak tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas pungli.
"Saya yang pertama kali ingin mengapresiasi berterima kasih dan merasa tersanjung duluan bagi di Jakarta. Jakarta tentu etalasenya dengan etalase yang lain. Menurutnya, sidak ini merupakan bentuk keseriusan dalam mewujudkan Jakarta bebas dari pungli," kata Marullah.
"Bukan soal megahnya, tapi apa saja yang terjadi di Jakarta itu menjadi viral kemana mana, maka saya tadi merasa berbahagia ketika bapak-bapak semuanya dari tim saber pungli setelah kemarin kita kumpul di balai kota dicanangkan oleh Pak Mahfud Md dan Pak Gubernur juga langsung. Ini menunjukkan sebuah keseriusan, hari ini sebenarnya kalau bicara soal agenda banyak sekali agenda," tambahnya.
Selanjutnya, Marullah berharap masukan-masukan dari Satgas Saber Pungli dijadikan motivasi untuk perbaikan ke depannya. Dia mengatakan pelayanan masyarakat itu seharusnya tidak terindikasi adanya kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Saya berharap agar masukan masukan itu akan menjadi spirit agar semangat bagi teman-teman saya memberikan pelayanan. Bahwa pelayanan itu adalah kewajiban kita kepada masyarakat jadi jangan lagi pelayanan itu dilaksanakan dengan ada tendensi-tendensi tertentu," katanya.
(azh/yld)
