.webp)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan peran sentral perempuan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Senator asal Jawa Timur itu mengaku tidak pernah meragukan peran kaum perempuan dalam membangun negeri, khususnya dalam mewarnai perekonomian nasional.
"Di masa pandemi, peran kaum perempuan semakin nyata dan tak terbantahkan. Kita melihat betapa banyak kaum perempuan eksis dalam mengembangkan wirausaha," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11/2021).
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama pada rapat konsolidasi Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
LaNyalla juga merinci peran perempuan dalam membangun sektor perekonomian nasional. Pada sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), 53,76 persen pelakunya perempuan dan 97 persen pekerjanya juga perempuan. Sementara kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional sendiri mencapai 61 persen.
"Itu artinya, para perempuan lah yang sejatinya berperan dominan dalam menggerakkan ekonomi nasional," ujarnya.
LaNyalla menilai peran perempuan juga besar dalam menggerakkan pemulihan ekonomi. Peranan perempuan dianggap bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian.
"Kita lihat data State of The Global Islamic Economic Report, peranan perempuan yang menjadi pengusaha disebut bisa meningkatkan potensi kontribusi atas Produk Domestik Bruto dunia hingga 5 triliun US Dollar," paparnya.
Menurut LaNyalla, riset tersebut menunjukkan jika semua negara memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berpartisipasi pada perekonomian, maka produktivitas negara tersebut akan meningkat. Bahkan, keseluruhan peran perempuan itu akan mencapai US$ 28 triliun atau 26 persen dari Produk Domestik Bruto dunia.
"Melihat strategisnya peran kaum perempuan, sudah selayaknya kita terus mendorong keadilan gender terwujud di Tanah Air. Karena, menurut laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara, dengan skor 0 point 70," urainya.
LaNyalla lantas menegaskan mempersempit kesenjangan gender, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun politik menjadi tugas bersama. Contohnya di bidang politik, yang mana keterwakilan perempuan di Indonesia masih rendah.
Contoh lain adalah hasil Pemilu 2019, yang hanya memberikan keterwakilan perempuan di DPR-RI sebesar 20,5 persen, meski jumlah calon anggota parlemen dari perempuan yang dicalonkan telah lebih dari 30 persen.
"Padahal, secara global, rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen pada 2019 telah mencapai lebih dari 24 persen," kata LaNyalla.
Menurutnya, salah satu peluang besar yang harus digarap untuk mengembangkan kapasitas kaum perempuan adalah pemanfaatan sektor digital. LaNyalla tak mau kaum perempuan hanya menjadikan dunia digital sebagai sarana mencari hiburan, tanpa menyadari potensinya untuk dikembangkan sebagai instrumen meningkatkan kapasitas ilmu dan perekonomian.
LaNyalla melihat besarnya potensi ekonomi digital, contohnya seperti nilai transaksi belanja online terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020 lalu saja nilai transaksi belanja online sudah mencapai Rp 266 triliun.
"Tetapi ada satu keprihatinan dalam diri saya, karena masih maraknya produk impor di berbagai marketplace Indonesia. Benar bahwa 90 persen, atau bahkan 95 persen, penjual di marketplace kita adalah orang lokal. Tetapi produk yang dijual justru kebalikannya, sekitar 90 persen adalah barang impor," tuturnya.
"Tentu saja ketika berbicara ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, di dalamnya juga ada berbagai segmen bisnis seperti game, aplikasi, software, teknologi bidang kesehatan dan sebagainya," ungkapnya.
"Belum lagi jika berbicara tentang perkembangan teknologi gelombang baru, atau yang biasa disebut gelombang kedua dunia digital, seperti teknologi 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing," imbuh dia.
Ia menganggap, jika peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan membantu dalam memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Banyak riset menunjukkan, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh delapan kali lipat pada tahun 2030. Nilainya diprediksi mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030, dengan Rp1.900 triliun atau 34 persennya dari belanja elektronik," ungkapnya.
"Yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah ayo bersiap. Tidak ada kata terlambat. Semua kaum perempuan harus bersiap. Jangan sampai besarnya pasar ekonomi digital itu justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri," tegas LaNyalla.
LaNyalla menilai ada beberapa catatan penting yang harus dibenahi bila ingin memperkuat daya saing kaum perempuan dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pertama, dari kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital.
"Ingat, digital hanyalah alat. Skemanya, inovasinya, terobosannya, peruntukannya berdasarkan perencanaan dari manusia. Sehingga SDM kaum perempuan harus disiapkan sejak saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi," ujar dia.
Kedua adalah kesiapan infrastruktur. Saat ini fasilitas infrastruktur telekomunikasi dianggap masih belum merata, terutama di kawasan Indonesia bagian timur dan beberapa wilayah di luar Jawa. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun dinilai hanya berpusat di Jawa, Sumatera dan Bali.
"Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, tentu akan sulit untuk menciptakan kaum perempuan kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri. Kita hanya akan melihat tumbuhnya pengusaha perempuan dari Pulau Jawa secara pesat," beber dia.
LaNyalla menegaskan bahwa perlu adanya pemerataan infrastruktur secara lebih besar lagi. Infrastruktur telekomunikasi penting untuk dibuat semakin merata. Jika daratan dan laut memiliki jalan tol, maka menurutnya, sudah selayaknya Indonesia disatukan lewat tol langit, yakni dengan pemerataan infrastruktur teknologi.
Terakhir adalah kesiapan regulasi. Karena dunia digital begitu dinamis, maka dibutuhkan landasan yang jelas serta tidak terkekang oleh zaman.
"Maka, pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa," imbuh LaNyalla.
LaNyalla selanjutnya mengapresiasi BKOW Kalimantan Barat (Kalbar) yang terus bergerak di tengah pandemi dengan tetap menjalankan roda organisasi yang mampu memberi manfaat kepada para anggotanya.
Ia berharap para anggota organisasi wanita se-Kalimantan Barat bisa terus mengaktualisasikan diri dalam rangka memperkuat peran kaum perempuan guna memulihkan ekonomi lokal.
"Pandemi ini telah menghasilkan perubahan yang luar biasa besar dalam peradaban manusia, termasuk perubahan drastis dalam berbagai pola interaksi kehidupan umat manusia. Salah satu perubahan yang terbesar adalah semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital," pungkas LaNyalla.
