Jawaban Menohok Jaksa Agung ke Aktivis HAM Penolak Aturan Vonis Mati

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 14:30 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: dok. tangkapan layar)
Jakarta -

Sejumlah aktivis pembela HAM menolak aturan pemidanaan hukuman mati bagi kasus extraordinary crime, salah satunya di kasus korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin lantas mempertanyakan, jika hukuman mati dihapuskan, apakah kasus korupsi dapat berkurang?

"Pandangan yang menghendaki 'dihapuskannya sanksi hukuman mati dengan argumentasi bahwa adanya sanksi pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan'. Atas pernyataan tersebut, akan saya jawab dengan pertanyaan berupa, 'Apabila sanksi pidana mati untuk koruptor dihapuskan, apakah lantas akan menjadi penurunan kuantitas tindak pidana korupsi?" tanya Burhanuddin dalam webinar yang digelar Unsoed secara virtual, Kamis (18/11/2021).

Hal itu justru dipertanyakan Burhanuddin karena kasus korupsi belum menunjukkan adanya penurunan. Ia menilai justru hukuman pidana korupsi yang diperberat dengan ancaman sanksi pidana mati menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi.

"Mengingat perkara korupsi belum ada tanda-tanda hilang, dan justru semakin meningkat kuantitasnya, maka sudah sepatutnya kita melakukan terobosan hukum sebagai bentuk ikhtiar dari pemberantasan tipikor," ujarnya.

Kemudian Burhanuddin menjawab pandangan aktivis HAM yang menolak hukuman mati dengan dalih 'hak hidup mutlak oleh Tuhan tidak bisa dicabut oleh siapa pun'. Menurut Burhanuddin, pendapat tersebut tidak bisa diterima begitu saja karena hukuman mati masih diatur di konstitusi.

"Para aktivis HAM ini tentu mendapat dukungan dari dunia internasional yang terus mendorong setiap negara untuk menghapus regulasi hukuman mati. Mereka senantiasa berdalih jika hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak bisa dicabut oleh siapa pun kecuali oleh Tuhan," kata Burhanuddin.

"Penolakan para aktivis HAM ini tentunya tidak bisa kita terima begitu saja, sepanjang konstitusi, pemberian ruang yuridis dan kejahatan secara nyata sangat merugikan negara. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerapkan hukuman mati," ujarnya.

Burhanuddin mengatakan sejatinya eksistensi hak asasi juga harus dijalankan dengan kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 28. Menurut Burhanuddin, jika ada pihak yang melanggar hukum, negara dapat mencabut HAM seseorang.

"Kemudian pasal penutup HAM, yaitu dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945, menegaskan HAM dapat dibatasi dan bersifat tidak mutlak. Negara dapat mencabut HAM setiap orang apabila orang tersebut melanggar UU," ujarnya.

"Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 tersebut, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM dapat dilegalkan," ungkapnya.

Lebih lanjut Burhanuddin berbicara tentang isu hak hidup tentang bagaimana cara hidup atau matinya seseorang. Ia berpendapat Tuhan memberikan pilihan dan kebebasan manusia untuk memilih bagaimana cara kehidupan dan matinya. Menurutnya, jika manusia itu berbuat kejahatan, ia menilai manusia tersebut memilih jalan mati dalam keadaan buruk.

"Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tetapi cara memilih kematian, apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, manusialah yang memilih. Jika manusia menginginkan mati dalam keadaan baik, sudah seyogianya ia tidak melakukan suatu kejahatan. Dengan kata lain, apabila manusia dalam hidupnya melakukan kejahatan, sesungguhnya ia telah memilih jalan untuk mati dalam keadaan yang buruk," ujarnya.

Selengkapnya halaman berikutnya.