MAKI soal Jaksa Agung Kaji Hukum Mati Koruptor: Jangan Hanya Lip Service!

ADVERTISEMENT

MAKI soal Jaksa Agung Kaji Hukum Mati Koruptor: Jangan Hanya Lip Service!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 01 Nov 2021 11:27 WIB
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk beri bukti tambahan terkait pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin tengah mengkaji penerapan hukuman mati untuk koruptor. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta rencana hukuman mati itu bukan kata-kata semata.

"Saya mendukung rencana jaksa agung yang akan menerapkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dan saya minta juga ini bukan hanya lip service atau kata-kata," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Boyamin lalu menyinggung perihal dua kasus megakorupsi yang ditangani Kejagung yakni korupsi Jiwasraya dan PT ASABRI. Menurut Boyamin, ada dua orang yang sudah memenuhi syarat dituntut hukuman mati karena terlibat dalam dua kasus besar itu.

"Dan segera diterapkan dalam proses tuntutan berikutnya dan ini sudah ada yang di depan mata yaitu proses persidangan ASABRI, kasus korupsi ASABRI yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakpus. Nah, di sana setidaknya ada dua orang yang memenuhi syarat untuk dituntut hukuman mati," ungkapnya.

"Karena ada pemberatan sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UU pemberantasan korupsi, yaitu adanya pengulangan karena apa, sebelumnya sudah melakukan korupsi di Jiwasraya dan ternyata kemudian sekarang juga terlibat korupsi di ASABRI, jadi hukuman mati itu selain dalam keadaan bencana juga karena pengulangan," sambungnya.

Berangkat dari itu, Boyamin meminta Burhanuddin benar-benar menerapkan hukuman mati kepada pelaku korupsi, apalagi perbuatan itu dilakukan berulang kali. Kata Boyamin, perihal dikabulkan atau tidak itu urusan nanti.

"Makanya ini saya minta, jaksa agung untuk menerapkan kehendaknya itu tidak hanya lip service dan dilakukan tuntutan hukuman mati kepada orang-orang yang diduga melakukan pengulangan korupsi di Jiwasraya maupun di ASABRI dan itu tetap harus dilakukan tuntutan, soal nanti hakim mengabulkan atau tidak, setidaknya kehendak dan semangat untuk menuntut hukuman berat kepada koruptor itu telah dilakukan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung Burhanuddin akan mengkaji penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Pengkajian ini berasal dari skandal kasus-kasus megakorupsi.

Kasus megakorupsi yang disorot Jaksa Agung ialah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan kasus Jiwasraya. Dalam kasus ini, nilai kerugian keuangan negara fantastis, mencapai triliunan rupiah. Pengkajian penerapan hukuman mati ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dalam penuntutan. Namun, dalam penerapannya, disebut perlu memperhatikan nilai HAM dan hukum positif yang berlaku.

"Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud, tentunya penerapannya harus tetap memperhatikan Hukum Positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan pers tertulis, Kamis (28/10).

(whn/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT