Jaksa Agung Ungkap Kendala Jerat Koruptor Dana Corona dengan Hukuman Mati

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 13:38 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Dok. Tangkapan Layar)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap kendala koruptor dana COVID-19 dapat dijerat dengan hukuman pidana mati. Hal itu terjadi karena dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini belum menjelaskan penafsiran secara rinci syarat atau kriteria koruptor dana bencana non alam nasional dapat diterapkan hukuman pidana mati.

Burhanuddin mengatakan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur terkait sanksi pidana mati untuk koruptor khususnya dalam Pasal 2 ayat 2 telah diatur 'dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan'.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, frasa yang dimaksud 'keadaan tertentu' adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

Burhanuddin menjelaskan, dalam UU Tipikor, belum mengatur tentang bencana non-alam seperti pandemi COVID-19 dapat dijerat dengan hukuman pidana mati, melainkan baru mengatur korupsi bencana alam nasional (seperti gunung meletus dan lainnya) yang ditetapkan statusnya oleh pemerintah. Karena itu, ia menilai perlu adanya revisi atau regulasi khusus untuk dapat menjerat koruptor kasus dana COVID-19 atau bencana non-alam dengan pidana mati.

"Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanyalah untuk dana-dana yang diperuntukkan bagi bencana alam nasional. Namun tidak untuk bencana non-alam. Di sinilah kita menemukan kelemahan regulasi yang harus diperbaiki. Korupsi dana-dana yang diperuntukkan bagi bencana non-alam, misalnya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 seperti yang saat ini kita alami," kata Burhanuddin dalam webminar yang diselenggarakan Unsoed secara virtual, Kamis (18/11/2021).

Oleh karena itu, Burhanuddin menilai perlu ada penafsiran atau regulasi terkait penafsiran bencana non alam nasional agar koruptor dapat dikenai hukuman mati.

"Jika melihat ketentuan yuridis tersebut, maka pelaku berpotensi untuk tidak akan dapat dikenakan hukuman pidana mati. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran agar bencana non-alam nasional dapat dimasukkan ke dalam kategori bencana alam nasional agar para koruptor dapat dikenakan pasal pidana mati," ujar Burhanuddin.

"Untuk lebih memberikan legitimasi, maka ke depan kita perlu melakukan reformasi, reformasi norma norma tersebut, yang mana frasa bencana alam nasional dirumuskan menjadi bencana nasional," ungkapnya.

Selengkapnya halaman berikutnya.