Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pandemi telah mengubah cara dalam melakukan diplomasi. Saat ini, menurutnya diplomasi telah memanfaatkan teknologi digital dan mendorong negara di dunia untuk mengandalkan teknologi dalam menjalani diplomasi.
"Dalam semua keadilan, kita semua telah menggunakan diplomasi digital untuk beberapa waktu. Meskipun sebagian besar sebagai sarana diplomasi publik, tapi itu tidak sampai pandemi melanda bahwa kita benar-benar merangkul diplomasi digital," ungkap Retno dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).
Saat membuka International Conference on Digital Diplomacy (ICDD), Retno mengatakan saat ini para pemimpin dunia tidak perlu melakukan perjalanan untuk menghadiri sebuah pertemuan bilateral. Sebagai gantinya, mereka bisa mengirimkan pidato yang direkam sebelum acara atau melakukan pidato secara virtual.
Retno juga menuturkan diplomasi digital telah dipraktikan di Indonesia lewat negosiasi online pada inalisasi Indonesia-RoK CEPA dan INDONESIA-Mozambik PTA. Karenanya Retno mengatakan Penggunaan diplomasi secara hibrid, yakni langsung dan digital, akan menjadi norma baru setelah pandemi.
Untuk itu, Retno menyarankan tiga langkah penting untuk mendorong diplomasi digital. Pertama yaitu memperkuat kepercayaan dalam diplomasi digital. Menurutnya, percepatan penggunaan diplomasi digital tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan dan etika, terutama dengan partisipasi para pemangku kepentingan di luar aktor diplomasi tradisional.
"Kekhawatiran tentang cyber security, privasi data, dan tata kelola Internet harus ditangani untuk menciptakan lingkungan diplomasi digital yang terpercaya. Dengan platform online, harus ada transparansi dan kesepakatan dari awal tentang yang sedang hadir, jenis data pribadi apa yang sedang dikumpulkan dan apakah interaksi akan dicatat," jelas Retno.
Langkah kedua adalah menjembatani kesenjangan dalam diplomasi digital antar negara. Menurut Retno, tidak semua negara mahir menggunakan diplomasi digital, apalagi praktik tersebut membutuhkan kapasitas dan sumber daya.
Ia pun menyarankan pemberian bantuan untuk negara-negara berkembang dalam upaya memperkuat infrastruktur diplomasi digital mereka. Bantuan tersebut termasuk, peningkatan kapasitas dalam literasi dan keterampilan digital, investasi dalam teknologi digital yang terjangkau dan pengembangan platform online yang aman dan aman.
"Pada saat yang sama, kita harus belajar dari satu sama lain melalui pertukaran praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik tentang bagaimana untuk sepenuhnya mendapatkan keuntungan dari diplomasi digital," ujarnya.
Selanjutnya adalah menggunakan diplomasi digital untuk mengatasi masalah global. Retno mencontohkan Indonesia yang menggunakan diplomasi digital untuk tujuan manajemen krisis dengan menggunakan aplikasi seluler untuk memperluas layanan warga negara selama pandemi ini.
"Ke depan, kita bisa mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan untuk menganalisis data besar seperti pola perdagangan, kebijakan negara-negara asing, dan berita dari seluruh dunia, untuk menciptakan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang lebih responsif dan terinformasi," tutur Retno.
Retno juga mengungkapkan di masa depan tidak menutup kemungkinan para pemimpin dunia menggunakan virtual reality untuk mengunjungi zona konflik atau melihat kehancuran yang disebabkan oleh perubahan iklim.
"Inilah sebabnya saya bangga bahwa selain ICDD kami juga akan menyelenggarakan Asean Creative Economy Business Forum (ACEBF)," katanya.
Lihat juga video 'Bertemu Menlu Inggris di Istana, Jokowi Fokus Bahas 3 Hal Ini':
