Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan masih banyak masalah terkait pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satunya adalah penyebaran dokter yang masih belum merata. Misalnya saja jumlah dokter yang ada di pulau Jawa dan luar pulau Jawa yang masih tidak berimbang.
Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speech dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar atas kerja sama MPR dengan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kegiatan yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, itu membahas masalah mengenai Perubahan UU. No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. FGD tersebut digelar secara luring dan daring dan dihadiri oleh lebih dari 114 peserta.
"Harus kita akui memang jumlah dokter yang ada tidak memadai," ujar Lestari dalam keteranganya, Kamis (18/11/2021).
Untuk menghadapi masalah yang demikian, wanita yang akrab dipanggil Rerie itu mengajak kepada semua pihak, terutama para dokter untuk melakukan gerakan persiapan dan pembenahan agar jumlah dokter yang ada bisa tercukupi.
"Gerakan yang kita lakukan adalah bagaimana dokter yang ada tidak hanya memadai dari segi jumlah namun kualitas mereka juga bisa diandalkan", tuturnya.
Terkait masalah tersebut, dirinya mengakui kalau pendidikan kedokteran di Indonesia memang cukup rumit. Tidak semua lembaga pendidikan dan perguruan tinggi mampu menyelenggarakan pendidikan kedokteran, sebab untuk bisa menyelenggarakan pendidikan kedokteran lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu. Masalah pendidikan dan kesehatan, menurut Lestari, adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.
"Negara harus bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan dan kesehatan", ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa memenuhi masalah pendidikan dan kesehatan merupakan amanah bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
"Negara harus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia", katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Lestari juga memuji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19.
"Kita apresiasi kerja keras pemerintah yang mampu mengendalikan wabah seperti yang kita rasakan saat ini", pujinya.
Meski demikian Lestari mengatakan bahwa pada masa pandemi ini bangsa telah banyak kehilangan tenaga kesehatan. Menurut pandangannya, kekurangan dokter umum dan dokter spesialis akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
"Ini menjadi tugas kita semua", paparnya.
Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Lestari mendukung Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) di mana undang-undang itu nantinya akan merevisi UU. No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
"Kita harap bagaimana undang-undang ini bisa menjadi solusi", tuturnya.
Ketua Panja RUU Dikdok, Willy Aditya mengatakan pandemi COVID-19 merupakan momentum untuk melakukan perubahan undang-undang yang ada. Selama masa pandemi, Indonesia telah kehilangan banyak sekali tenaga kesehatan. Alumni UGM itu juga menyebutkan bila ingin menciptakan manusia yang berkualitas maka pendidikan dan kesehatan merupakan tulang punggung penting untuk bisa menciptakan hal tersebut.
"Kita jadikan sebagai momentum untuk membangun sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan", tuturnya.
Menurutnya, keterbukaan dengan luar bisa saja mendorong dokter-dokter dan rumah sakit asing untuk masuk ke Indonesia. Untuk mencegah agar hal tersebut tidak menambah beban bagi dunia kedokteran di Indonesia, maka undang-undang yang terkait harus segera dibuat.
"RUU Dikdok harus bisa menjawab tantangan itu", ungkapnya.
Willy juga menerangkan kalau rumah sakit di luar negeri berlomba-lomba untuk membangun rumah sakit pendidikan. Hal inilah yang perlu menjadi masukan bagi pemerintah. Memang pendidikan kedokteran di Indonesia mahal, lama, dibebani oleh berbagai hal lainnya. Alasan itulah yang membuat dirinya ingin agar rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan.
"Birokrasi yang ada harus kita trabas," pungkas Willy.
Dalam kesempatan itu dirinya juga mengakui bahwa jumlah dokter banyak berada di Jawa. Untuk mengatasi kesenjangan yang ada menurutnya harus dipercepat distribusi dokter.
Lihat juga video 'Jokowi Sarankan Mahasiswa Kedokteran Juga Belajar Robotik':
(akn/ega)