PPATK Sowan ke KPK, Fokus Bantu Usut Pencucian Uang Berbalut Korupsi

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 14:17 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menerima kedatangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam tujuan memperkuat sinergisitas. Kali ini KPK dan PPATK akan berfokus memberantas korupsi, khususnya pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Selama ini KPK dan PPATK bekerja sama terutama menyangkut dalam tindak pidana pencucian uang itu, upaya-upaya yang kami lakukan di KPK untuk meningkatkan dan mendorong agar dalam pemberantasan tindak korupsi juga diperluas dalam tindak pidana pencucian terus kami lakukan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021).

Hadir secara langsung Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beserta jajarannya dalam kesempatan ini. Alex menyebut PPATK memiliki peran aktif dalam kinerja KPK, khususnya untuk mengetahui transaksi atau aset seseorang.

"KPK sendiri banyak menerima informasi dari PPATK, selain kegiatan yang penyidikan-penyelidikan, biasanya teman-teman penyidik itu meminta laporan hasil analisis PPATK untuk lebih mendalami biasanya terkait dengan kalau dalam proses penyelidikan, penyidikan itu ditemukan adanya transaksi transaksi atau aset-aset yang lebih besar, ya kami akan meminta PPATK untuk melakukan analisis terkait dengan transaksi transaksi tersebut," kata Alex.

Lalu, Alex mengatakan sinergi antara KPK dan PPATK sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan itu, setiap laporan yang diberikan PPATK tentu akan memudahkan kinerja KPK dalam menelusuri unsur-unsur pidana suatu dugaan perkara.

"Selain juga laporan proaktif dari PPATK, nah ini yang terus kami upayakan untuk ditindaklanjuti. Kami memandang sinergi dan kolaborasi antara KPK dan PPATK itu sangat penting dan strategis sehingga perlu terus diperkuat," katanya.

Alex juga mengatakan TPPU adalah tindak kejahatan paling tinggi dibandingkan narkoba dan pajak. Dengan itu, dia menyebut ada kesepakatan di antara kedua lembaga ini dalam memanfaatkan informasi laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK.

"Selain itu dalam pertemuan pagi ini kami juga menyepakati beberapa hal, antara lain dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan pada peringkat pertama dari korupsi, kemudian narkoba dan pajak," katanya.

"Kedua pihak sepakat dan memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan informasi LHA PPATK. Selanjutnya KPK dan PPATK akan terus membangun kerjasama yang lebih efektif, KPK mendukung program Nasional Risk Assessment (NRA), kemudian Deputi Informasi serta Deputi Penindakan KPK akan menindaklanjuti LHA PPATK khususnya yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, ada beberapa laporan PPATK yang belum kami tindak lanjuti dan itu nanti kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PPATK," tambahnya.