Mimbar Mahasiswa

Nasib Malang RUU Perampasan Aset

Dea Tri Afrida - detikNews
Rabu, 14 Apr 2021 10:39 WIB
Poster anti Korupsi rasuah
dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Foto ilustrasi: Dikhy Sasra
Jakarta -
Pada 23 Maret lalu, DPR telah menyetujui 33 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas dalam rapat paripurna. Sayangnya, RUU Perampasan Aset tidak termasuk sebagai salah satu di antaranya.

Di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia, negara selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa sistem hukum pemidanaan korupsi saat ini belum mampu mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. RUU Perampasan Aset hadir untuk menjawab tantangan tersebut, namun diabaikan oleh pemerintah dan DPR.

Data dari Hasil Pemantauan Persidangan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020 yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat korupsi pada 2020 mencapai Rp 56,7 triliun, sementara uang pengganti yang dikabulkan oleh hakim dalam putusannya hanya berkisar Rp 8,9 triliun.

Bayangkan betapa besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dampaknya menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas, namun harta kekayaan hasil korupsi para koruptor justru tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini seharusnya mendorong pemerintah untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset, bukan malah mengabaikannya.

Belum Optimal


Pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana memang bukan hal baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pengaturan mengenai perampasan aset dapat ditemukan secara tersebar di dalam KUHP, KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), UU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (UU MLA), Peraturan Mahkamah Agung No. 15 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan kejaksaan No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung no.-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Namun, sistem dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang tersebar di beberapa peraturan tersebut masih belum optimal dalam tataran implementasinya, masih belum mampu menghadirkan suatu model penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Hal ini dapat kita lihat dari rendahnya pidana denda maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk jenis kejahatan selevel extra ordinary crime pidana denda maksimal Rp 1 miliar bagi pelaku tindak pidana korupsi tentu sangat rendah jika kita bandingkan dengan kejahatan lainnya. Misalnya tindak pidana narkotika dengan pidana denda maksimal Rp 10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 133, dan Pasal 137 UU Narkotika. Begitu juga denda maksimal untuk tindak pidana pencucian uang, yaitu Rp 10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU.

Pengaturan terkait penggantian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf b UU Tipikor juga tidak maksimal. Pidana tambahan berupa pemberian uang pengganti yang dapat disubstitusi dengan perpanjangan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya justru memberi celah bagi para koruptor untuk memperpanjang masa pidana penjaranya alih-alih membayar uang pengganti.

Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana selama ini baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Proses persidangan suatu perkara tindak pidana korupsi membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kondisi ini memberi kesempatan kepada koruptor untuk menyembunyikan aset kekayaannya sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan di atas dihadirkan solusinya dengan membentuk RUU Perampasan Aset, namun RUU ini justru ditelantarkan oleh pemerintah dan DPR alih-alih memasukkannya sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2021. Padahal RUU ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Keputusasaan


Usul untuk membentuk RUU Perampasan Aset lahir di tengah keputusasaan banyak pihak menyaksikan kasus korupsi yang merajalela di Tanah Air. Usul itu dimulai sejak 2008 pada era pemerintahan Presiden SBY atas inisiatif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada November 2010, RUU ini kemudian rampung dibahas antar kementerian. Melalui surat Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.PP.02.03-46 RUU Perampasan Aset disampaikan kepada presiden pada 12 Desember 2011, harmonisasi naskah akademik kemudian dilakukan pada tahun 2012. Sempat masuk masuk sebagai RUU Prolegnas jangka menengah pada tahun 2015, nasib RUU Perampasan Aset hingga kini terbengkalai begitu saja.

RUU Perampasan Aset yang terdiri dari 8 bab dan 78 pasal ini, menurut Kepala PPATK Dian Ediana Rae, pada dasarnya memiliki tiga substansi utama, yaitu: unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara, hukum acara perampasan aset, dan tata cara pengelolaan aset.

Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b RUU Perampasan Aset, Unexplained wealth merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana.

Hukum acara perampasan aset dalam RUU ini juga diatur secara khusus; negara ditempatkan berlawanan dengan aset (in rem) bukan negara dengan pelaku tindak pidana (in personam). Perampasan aset adalah tindakan hukum yang terpisah dari proses pidana. Hal ini dikenal konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture yang diatur tersendiri dalam Bab V United Conventions Against Corruption (UNCAC).
Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Konsep NCB Asset Forfeiture yang diadopsi dalam RUU Perampasan Aset merupakan konsekuensi logis bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.
Pasal 54 Ayat (1) huruf c UNCAC mengharuskan negara-negara peserta konvensi untuk memaksimalkan upaya perampasan aset hasil kejahatan sekalipun tanpa melalui proses tuntutan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan tidak lagi difokuskan pada pelaku kejahatan (Suspect-Oriented perspective), namun lebih kepada aset hasil kejahatan (profit-oriented perspective).

Pengelolaan aset hasil tindak pidana diatur lebih rinci dalam Bab III mulai dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 69 RUU Perampasan Aset. Pengelolaan aset terdiri dari sembilan kegiatan, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.

Dengan sistem dan mekanisme pengaturan perampasan aset yang begitu komprehensif, kekhawatiran terkait potensi pelanggaran HAM berupa pelanggaran atas "hak milik" yang diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 karena praktik perampasan aset dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentu berlebihan.

Hak atas hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 dan juga diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU PPATK yang pada intinya menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun juga", bukanlah HAM yang bersifat absolut tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (non-derogable rights).

Melalui Putusan MK No. 021/PUU-III/2005 yang mempersoalkan tentang hak milik dan perampasan hak milik, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak milik menurut UUD NRI 1945 bukanlah merupakan HAM yang bersifat absolut, tetapi dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata sebagai bentuk penjaminan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta demi kepentingan keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945.

Tak Diprioritaskan


RUU Perampasan Aset yang memiliki fungsi strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara untuk kemudian digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat nampaknya tidak dianggap begitu penting di mata pemerintah dan DPR.

Nasib malang RUU Perampasan Aset tak terhindarkan. Meskipun muatan pasal demi pasal telah diatur sebaik mungkin tanpa pending issues sama sekali, kuasa untuk menentukan nasib RUU Perampasan Aset disahkan atau tidak berada di tangan pemerintah bersama DPR.

Tindak-tanduk pemerintah dan DPR yang tidak sungguh-sungguh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah nyata disaksikan masyarakat dengan tidak kunjung disahkannya revisi UU Tipikor, namun justru mensahkan revisi UU KPK yang justru mempreteli kewenangan KPK. Semakin nyatalah rendahnya komitmen pemerintah dan DPR dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tidak masuknya RUU Perampasan Aset sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2021.

Di tengah political will pemerintah yang amat rendah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air, wajar jika kita sebagai masyarakat merasa muak dengan kondisi saat ini. Namun jangan sampai rasa muak itu membuat kita enggan untuk tetap mengawal dan berperan aktif dalam proses pemberantasan korupsi di tanah air.

Korupsi harus kita hadapi bersama. Pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan substansi hukum yang bermasalah, bukan hanya persoalan penegak hukum yang tidak profesional, tetapi juga persoalan masyarakat yang enggan dan menutup mata untuk ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas penegakan hukum milik Lawrence M. Friedman, sinergitas antara substansi hukum yang baik, penegak hukum yang profesional, dan budaya hukum yang baik di tengah masyarakat merupakan kunci sukses penegakan hukum di suatu negara. Untuk itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bersinergi memerangi korupsi dalam bentuk apapun di Indonesia.

Dea Tri Afrida mahasiswa Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas

(mmu/mmu)