Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) karena dinilai membiarkan penanganan dugaan kasus korupsi Heli AgustaWestland (AW) 101 atau mangkrak. Heli itu rencananya akan jadi pesawat kepresidenan tapi Jokowi menolak tegas. Anehnya, heli seharga Rp 700 miliar lebih itu tetap tiba di Halim Perdanakusuma. Siapa yang mendatangkan?
Berikut ini kronologi kasus Heli AW-101 itu sebagaimana dirangkum detikcom, Selasa (30/3/2021):
23 November 2015
TNI AU menyatakan helikopter Super Puma untuk VVIP akan diganti dengan jenis dan merk terbaru karena sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan itu sudah diusulkan sejak lama dan pengadaannya masuk dalam rencana strategis (renstra) ke-II TNI AU tahun 2015-2019.
"Jadi perlu diluruskan. TNI AU bukan akan membeli heli untuk presiden. TNI AU akan membeli heli VVIP untuk mengganti Super Puma yang usianya sudah tua," ungkap Kadispen TNI AU Marsma Dwi Badarmanto.
Dalam renstra, pilihan TNI AU untuk mengganti Super Puma yang diproduksi tahun 1980 itu jatuh pada Agusta Westland AW-101. Heli tersebut tidak spesifik diperuntukkan bagi Presiden Joko Widodo namun juga bagi pejabat VVIP termasuk wakil presiden dan tamu kenegaraan.
"Jadi bukan hanya untuk presiden. Diganti juga karena usia Super Puma sudah 25 tahun. Dan ini sudah masuk dalam renstra sebelumnya," kata Dwi.
Alasan TNI AU memilih Agusta Westland AW-101 adalah karena heli tersebut dinilai yang paling mumpuni untuk menunjang kepentingan VVIP. Heli jenis ini memang memiliki standar pengamanan modern yang mampu mengangkut 13 penumpang.
"Kita sudah lakukan semua kajian dan dipilih Agusta. Ada beberapa kelebihan, dia punya baling-baling 3, nyaman dan aman, punya perahu karet. Intinya dapat memberi keamanan bagi VVIP," jelasnya.
Heli yang akan dibeli TNI AU ini disebut Dwi juga anti peluru. Selain itu heli baru untuk VVIP tersebut juga dilengkapi dengan bantalan udara yang dapat mengembang seperti air kantong udara jika terjadi benturan.
AW-101 dipilih juga karena dapat dipasangi pelampung sehingga heli dapat mendarat dan mengapung di perairan dalam keadaan darurat. Plat-plat baja tahan peluru pada heli Agusta ini juga bisa dipasangkan pada helikopter lain sesuai keperluan.
"Ya heli ini anti peluru, kan untuk VVIP kita cari yang paling aman dan nyaman. Keselamatan harus terjamin," tutur Dwi.
3 Desember 2015
Presiden Jokowi menolak tegas pembelian Heli AW-101 sebagai pesawat kepresidenan.
29 Juli 2016
Mabes TNI AU menandatangani kerja sama pengadaan heli AW 101 dengan PT Diratama Jaya Mandiri.
Lihat juga video 'Kantor Perbekel Tianyar Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Bedah Rumah':
Selanjutnya Jenderal Gatot Nurmantyo meminta KSAU untuk membatalkan pembelian heli >>>
