PPP: Indonesia Harus Punya Sistem Kesehatan Nasional yang Kuat

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 17:03 WIB
Petugas PPSU Bukit Duri menyelesaikan pembuatan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/8/2020). Mural tersebut dibuat agar meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19. Jumlah kasus harian Corona di DKI Jakarta pada minggu 30 Agustus 2020 memecahkan rekor dan menembus lebih dari 1.100 kasus per hari.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Ketua DPP PPP Bidang Kesehatan Atiek Heru menilai Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang selalu diperingati pada 12 November bisa menjadi momentum untuk memperkuat Sistem Ketahanan Kesehatan Nasional. Ia berharap era Pandemi COVID-19 membuka peluang untuk melakukan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional.

Menurutnya, kesehatan merupakan bagian dari pilar dalam membangun bangsa. Ia pun menilai kesehatan memainkan peranan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Indonesia harus memiliki sistem ketahanan (kesehatan) nasional yang kuat dan merata agar semua warga bisa menikmati layanan kesehatan. Apalagi di masa pandemi, masyarakat semakin membutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas, selain itu kesehatan juga bagian dari pilar membangun bangsa," jelas Atiek dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).

Lebih lanjut, Atiek menjelaskan sistem kesehatan merupakan aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan, memperbaiki, atau merawat kesehatan. Ia menegaskan dengan perkembangan zaman, para ahli mengganti istilah health system dengan health care system. Sebab, kini lingkupnya sangat bergantung pada kebijakan suatu negara seperti yang didefinisikan oleh WHO pada tahun 2000.

Dalam momen peringatan HKN 2021 ini, ia juga menyoroti masih tingginya harga tes PCR di Indonesia. Meski saat ini harga PCR sudah turun menjadi Rp275.000 di Jawa-Bali, dan Rp300.000 di luar Jawa-Bali, menurutnya harga ini masih mahal bagi masyarakat.

Menurutnya, dengan menekan harga PCR menjadi lebih murah lagi namun tetap berkualitas, pemerintah dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas guna mendukung ekonomi bangkit secara nasional.

"Jika dibanding negara lain seperti India, harga tersebut masih mahal. Ia yakin jika dihitung unit cost nya dengan baik, pemerintah seharusnya bisa menurunkan harga PCR hingga di bawah Rp200 ribu," jelasnya.

Atiek pun meminta Pemerintah untuk waspada dan menyiapkan solusi akan kemungkinan peningkatan angka COVID-19, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru yang memungkinkan masyarakat berlibur hingga terjadinya kerumunan.

"Libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini bisa menyebabkan lonjakan angka COVID-19, apalagi di beberapa negara termasuk di China, Malaysia, dan negara tetangga lainnya sudah ada lonjakan kasus," tutur Atiek.

Selain itu, ia pun menyarankan agar pemerintah fokus menyiapkan rekonstruksi sistem kesehatan nasional sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional bidang kesehatan. Serta menempatkan kesehatan sebagai penopang utama ketahanan nasional demi mewujudkan Indonesia Sehat yang Berdaulat.

Tak berhenti di situ, Atiek pun menyoroti angka stunting di Indonesia yang masih tinggi dan jauh dari target pervalensi hingga 14 persen pada tahun 2024.

"Terakhir saya dapat infotmasi angka stunting masih di angka 27,67 persen, pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa di era pandemi, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global harus patuh terhadap implementasi International Health Regulation dalam berbagai kebijakan di lapangan. Menurutnya, Ketahanan Kesehatan merupakan perihal yang penting dan strategis pada era pandemi ini.

Untuk itu, Indonesia telah menyusun Rencana aksi nasional ketahanan kesehatan - 'National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024. Atike menambahkan Kemnterian Kesehatan perlu mensinergikan rencana tersebut dalam langkah-langkah strategi yang lebih implementatif, sehingga dapat mendukung efektivitas implementasi di lapangan.

Menurutnya, hal ini juga berguna untuk penguatan pembiayaan demi mewujudkan sistem ketahanan kesehatan nasional yang berfungsi secara optimal dan berdampak pada kepentingan rakyat.

(akd/ega)