KPK telah memeriksa mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai pada 2016-2018 di Bintan. Nurdin Basirun ditanya KPK soal persetujuannya atas usulan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) untuk menentukan pihak yang bergabung di BP Bintan.
"Tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
Ipi mengatakan Nurdin Basirun diperiksa di Lapas Sukamiskin, Bandung, pada Kamis (11/11). Nurdin Basirun diketahui terseret dalam kasus gratifikasi dan divonis 4 tahun penjara.
Selain itu, KPK memeriksa Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah; Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan-Karimun, Syamsul Bahrum; dan swasta, Norman. Mereka didalami soal perusahaan yang mendapat persetujuan cukai dan soal aliran dana yang diterima oleh Apri Sujadi.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan beberapa perusahaan yang mendapatkan izin kuota rokok dan minuman alkohol di BP Bintan yang diduga telah mendapat persetujuan dari tersangka AS dkk serta dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS atas persetujuan dimaksud," katanya.
Para saksi itu diperiksa pada Kamis (11/11) di kantor Polres Tanjungpinang, Jalan A Yani, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
