KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan Muhammad Hendri terkait kasus dugaan korupsi pengaturan cukai. Saksi tersebut ternyata diketahui telah meninggal dunia dan tak jadi diperiksa.
"Muhammad Hendri (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan/Wakil Kepala BP Bintan tahun 2011-2013/anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan tahun 2013-2016), informasi yang kami terima, yang bersangkutan telah meninggal dunia," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).
Akhirnya KPK hanya memeriksa lima saksi lainnya pada Senin (8/11). Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka diperiksa pada tersangka Bupati Bintan Apri Sujadi (AS).
Saksi itu di antaranya:
1. Alfeni Harmi (Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan)
2. Mardhiah (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan/Kepala BP Bintan 2011-2016)
3. Risteuli Napitupulu (Anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan)
4. Edi Pribadi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan/anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan tahun 2011-2013/Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016)
5. Radif Anandra (anggota (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan tahun 2016-sekarang).
Ali mengatakan para saksi didalami soal dugaan arahan Apri Sujadi yang berulang kali. Hal itu dilakukan agar mendapatkan fee atas pemberian izin cukai rokok maupun minuman beralkohol.
"Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan arahan berulang dan berlanjut dari tersangka AS untuk mendapatkan fee atas setiap pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan tahun 2017-2018," katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol di wilayah Kabupaten Bintan pada 2016-2018. Selain itu, KPK menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan Mohd Saleh H Umar sebagai tersangka.
"Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8).
Lihat juga video 'Bea Cukai Kendari Musnahkan Barang Ilegal, Negara Rugi Rp 1,6 M':
