KPK Panggil Eks Gubernur Kepri Terkait Kasus Korupsi Cukai Bintan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 11 Nov 2021 10:45 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Nurdin akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol di kawasan Bintan pada 2016-2018.

"Hari ini (Kamis, 11/11) TPK terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi, Bupati Bintan)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).

KPK juga memanggil empat saksi lainnya, yakni Wali Kota Tanjungpinang 2013-2018 H Lis Darmansyah dan Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan-Karimun, Syamsul Bahrum. Selanjutnya anggota Polri Boy Herlambang dan dari pihak swasta Norman.

Ali mengatakan pemeriksaan para saksi akan dilakukan di Markas Polres Tanjungpinang, Jalan A Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol di wilayah Kabupaten Bintan pada 2016-2018. Selain itu, KPK menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan Mohd Saleh H Umar sebagai tersangka.

"Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8).

KPK menduga perbuatan tersebut merugikan negara sekitar Rp 250 miliar. Apri diduga menerima Rp 6,3 miliar dalam kasus ini.

"Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 250 miliar," kata Alex.

Alexander mengatakan kedua tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan. Bupati Bintan Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih dan MSU ditahan di Rutan KPK C1.

AS dan MSU disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(azh/isa)