Pro-Kontra Aturan Mas Menteri Nadiem Dituding Legalkan Zina

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Nov 2021 06:54 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)

Menag Dukung Permen PPKS

Menag Yaqut Cholil Qoumas mendukung langkah Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dia lantas langsung membuat surat edaran.

"Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya, kami segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri)," kata Yaqut dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (8/11/2021).

Untuk mendukung langkah Nadiem, Yaqut mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Yaqut sepakat dengan Nadiem yang menyatakan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional.

"Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus," ujar Yaqut.

"Ini kebijakan baik. Dengan kebijakan ini, kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan," imbuhnya.

MUI Bicara Pentingnya Nilai Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbicara mengenai pentingnya nilai-nilai agama.

"Jadi kita perlu untuk menghindarkan diri dari aktivitas kejahatan seksual, tetapi apa makna kejahatan seksual dan bagaimana mekanisme pencegahannya. Jadi ada norma nilai yang terkait dengan agama, ada norma yang nilai terkait dengan kebiasaan di tengah masyarakat, dan ada norma nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, itu nggak bisa dilepaskan," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2021).

Niam mencontohkan mengenai hubungan seksual yang harus dibingkai dengan perkawinan yang sah. Niam mengatakan hubungan seksual yang tak didasari perkawinan sah sebagai sesuatu yang ilegal.

Misalnya soal hubungan seksual suka sama suka tetapi kalau dia tidak dibingkai dengan perkawinan yang sah, sungguhpun suka sama suka, itu tidak diperkenankan. Itu statusnya ilegal, maka melegalkan suatu yang ilegal itu perbuatan yang nggak berbudaya," ujar Niam.

Lebih lanjut Niam menjelaskan pada prinsipnya pendidikan itu merupakan proses untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Karena itu, Niam berharap seluruh aturan didesain dalam rangka keadaban dan kebudayaan.

"Saya kira itu, memuliakan sisi kemuliaan manusia dan mencegah terjadinya aktivitas yang merendahkan derajat kemuliaan manusia. Saya kira itu intinya. Karenanya, seluruh aturan harus didesain dalam kerangka tujuan mulia pendidikan itu dan tidak boleh ada satu pun aturan yang mendegradasi kemuliaan manusia," ujar Niam.


(eva/eva)