ADVERTISEMENT

Permendikbud PPKS Dinilai Legalkan Zina, Komisi X Minta Nadiem Segera Revisi

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 08:53 WIB
Jubir DPP PKB Syaiful Huda.
Syaiful Huda (Dok. PKB)
Jakarta -

Permendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) menuai polemik lantaran dinilai melegalkan seks bebas. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim merevisi terbatas beberapa substansi permendikbud tersebut.

"Tidak ada salahnya Mas Nadiem merevisi terbatas Permendikbud ini secara cepat untuk lebih menegaskan norma konsensual agar mempunyai kekuatan yang lebih mengikat, sehingga siapa saja yang hendak melakukan hubungan seksual bisa dicegah," kata Syaiful saat dihubungi, Senin (8/11/2021) malam.

Syaiful mengakui memang ada definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud 30/2021 yang bisa memicu multitafsir. Kendati demikian, menurutnya definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud ini harus lebih tegas lagi, terlebih norma konsensual yang menjadi faktor dominan untuk menilai terjadi atau tidaknya kekerasan seksual.

"Persetujuan dua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual harus ditautkan dalam aturan resmi, baik secara norma hukum negara, maupun agama, sehingga kekuatan hukum yang mengikat. Jangan sampai persetujuan itu dikembalikan kepada masing-masing individu karena bisa jadi saat menyatakan konsensual hal itu tidak benar-benar menjadi konsensus," ucapnya.

Meski begitu, politikus PKB ini meminta semua pihak melihat semangat di balik pembentukan Permendikbud 30 Tahun 2021 ini. Dia menyebut sejatinya Permendikbud ini dibuat agar mencegah terjadinya lebih banyak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya kampus.

"Lahirnya Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus harus dilihat dari bagian upaya untuk mencegah lebih banyaknya korban kekerasan seksual. Harus diakui jika saat ini banyak sekali korban kekerasan seksual di lingkungan kampus yang membutuhkan perlindungan hukum," ujarnya.

"Untuk pencegahan kekerasan seksual misalnya dalam Permendikbud 30/2021 cukup detail diatur pembatasan pertemuan sivitas akademika secara individu di luar area kampus maupun di luar jam operasional kampus. Bahkan jika ada pertemuan tersebut harus ada izin dari pejabat kampus dalam hal ini ketua jurusan atau ketua program studi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Syaiful mengungkapkan dibentuknya Permendikbud ini juga lantaran tren kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan. Ironisnya, kata dia, kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi di antara mahasiswa, tetapi juga kerap dilakukan oleh oknum dosen maupun karyawan kampus.

"Data kekerasan kampus yang berhasil di-record terdapat 174 kasus kekerasan seksual di 79 kampus dan 29 kota. Kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu atau karena factor lain. Sedangkan secara umum korban kekerasan seksual berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan dari tahun 2017-2019, kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 17.940 yang artinya terdapat 16 korban mengalami kekerasan seksual setiap harinya," tuturnya.

Simak video 'Permendikbudristek 30/2021 Dianggap Legalkan Zina di Kampus, Ini Kata MUI':

[Gambas:Video 20detik]




Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT