Warga Cabut Gugatan ke Anies Baswedan Terkait Pemberlakuan PPKM

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 05 Nov 2021 13:55 WIB
Pembangunan Masjid At-Tabayyun menuai pro dan kontra. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sempat berdialog dengan warga yang kontra pembangunan masjid itu.
Anies Baswedan (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Warga DKI Jakarta Ferry Poli dkk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Belakangan, Ferry dkk mencabut gugatan itu.

Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 237/G/2021/PTUN.JKT. "Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari para penggugat. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor 237/G/2021/PTUN-JKT dari register perkara," demikian putusan majelis hakim sesuai website PTUN Jakarta, Jumat (5/11/2021),

Dalam gugatannya, Ferry dkk juga menggugat Mendagri dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Entah karena apa, akhirnya Ferry dkk mencabut gugatan itu.

"Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 297 ribu," ujarnya.

Sebelumnya, Ferry dkk mengajukan tuntutan:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
-Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2.Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
-Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya);
-Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).