Salah satu faktor yang menjadi kendala mendapatkan izin berangkat untuk calon jemaah umroh Indonesia ialah barcode data vaksin yang belum bisa dibaca oleh pihak Arab Saudi. Selain itu, otoritas kesehatan yang menangani pandemi COVID masih mempersoalkan soal vaksin Sinovac.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Prof Hilman Latief membenarkan adanya persoalan tersebut. Pihaknya bersama Kementerian Kesehatan terus melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan aplikasi PeduliLindungi.
"Memang benar. Kemenkes saya kira sudah komunikasi terus dengan pemerintah Saudi. Dengan Kementerian Agama kita yang ngumpulin data calon jemaahnya agar teridentifikasi dengan database dan terkoneksi dengan PeduliLindungi itu," tutur Hilman dalam program Blak-blakan detikcom, Jumat (5/11/2021).
Ia juga menjelaskan terkait masalah pemetaan vaksin yang diizinkan masuk oleh pihak Arab Saudi. Hilman berharap nantinya semua vaksin, termasuk Sinovac, bisa diizinkan masuk. Sebab, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah negara lain juga sudah menerimanya.
"Saudi juga insyaallah, mudah-mudahan menerima. Kalau sudah tanpa ada kewajiban booster lagi, full vaksinasi dengan yang ada saat ini dianggap cukup, itu kan lebih memudahkan jemaah, tidak ada tambahan dana," kata Hilman Latief, yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor UMY.
Apalagi bila nanti tidak ada keharusan melakukan karantina selama lima hari. Karena jemaah yang akan berangkat sudah dua kali divaksin dan lulus screening melalui uji swab PCR tentu jemaah akan lebih nyaman lagi.
Karena itu, Hilman berharap semua pihak, terutama calon jemaah bersabar. "Kami ingin jemaah bisa pergi dan nyaman beribadah. Bisa khusyuk juga, menikmati impian beribadah di Masjidil Haram berkali-kali," ujarnya.
(ddg/jat)