Eks Wamenkumham: PP Pengetatan Remisi Koruptor Bukan Diskriminasi

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 19:28 WIB
Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana
Denny Indrayana (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor, bukan sebuah bentuk diskriminasi. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai definisi diskriminatif.

"PP Pengetatan Remisi bukan diskriminasi. Kenapa demikian, putusan MK mengatakan walaupun akhirnya memberikan pertimbangan yang dijadikan eksekusi oleh putusan MA. Diskriminatif apabila norma undang-undang membedakan perlakuan antara kelompok orang terkait agama suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik," kata Denny dalam diskusi virtual yang disiarkan YouTube ICW, Selasa (2/11/2021).

Denny kemudian mengutip catatan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menyebut Indonesia diragukan pemberantasan korupsinya karena terlalu longgar memberikan pembebasan bersyarat dan remisi koruptor. Dia lantas mempertanyakan segi pelanggaran HAM dari PP Pengetatan Remisi Koruptor tersebut.

"Catatan review UNCAC mengatakan Indonesia diragukan pemberantasan korupsinya karena terlalu longgar memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor. Internasional saja memberikan catatan begitu, di mana melanggar HAM-nya?" ujarnya.

Denny mengatakan negara wajib mempertimbangkan berat-ringannya perbuatan pelaku kejahatan ketika hendak memberi pengurangan hukuman. Hal itu juga wajib dilakukan saat hendak memberikan pembebasan bersyarat.

"Jadi jelas dikatakan harus dipertimbangkan, kalimatnya wajib. Mempertimbangkan pada saat memberikan pembebasan bersyarat. Pengurangan hukuman harus dipertimbangkan berat-ringannya kejahatan, nggak bisa sama semua, nggak adil kalau orang dihukum pidana karena mencuri sandal syarat remisinya sama dengan rampok uang negara," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan video 'Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, MA Dinilai Salah Kaprah soal Restorative Justice':

[Gambas:Video 20detik]