Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, MA Dinilai Salah Kaprah Restorative Justice

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 18:42 WIB
Jakarta -

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Mahkamah Agung (MA) salah mengartikan konsep restorative justice yang dijadikan dasar untuk mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012, yang dikenal dengan PP pengetatan remisi koruptor. Menurut Bivitri, konsep restorative justice adalah keadilan hukum yang diberikan kepada korban, bukan koruptor.

"Salah kaprah yang sepertinya semakin banyak dilakukan. Restorative justice itu suatu pendekatan yang sesungguhnya lahir dalam HAM ketika dulu mekanisme peradilan tak bisa memberikan keadilan yang maksimal bagi korban. Makanya kemudian dikembangkan istilah restorative justice, untuk menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan, utamanya bagi korban," kata Bivitri dalam diskusi virtual yang disiarkan YouTube ICW, Selasa (2/11/2021).

Bivitri menjelaskan pelaku korupsi bukan merupakan korban. Istilah penyintas korupsi kata Bivitri, merupakan suatu pemahaman yang salah.

"Dalam konteks korupsi harus diingat loh korbannya itu bukan koruptor, korbannya itu kita-kita yang kehilangan hak kita untuk mendapat fasilitas umum yang baik, ketika alkes dikorupsi kita tidak mendapat pelayanan yang maksimal dari negara, mungkin ada yang meninggal karena jalanan bolong-bolong karena pembangunan jalan dikorupsi," ujarnya.

"Korbannya ini kita, bukan koruptor. Kesalahpahaman ini melebar sampai koruptor dikatakan penyintas. Padahal penyintas untuk korban yang berhasil survive," lanjutnya.

Bivitri menyampaikan restorative justice bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Menurutnya, restorative justice hadir untuk memberikan keadilan semaksimal mungkin kepada para korban.

"Pendekatan Restorative justice itu bukan sekadar memberikan win-win solution sebagaimana mediasi. Bukan sekadar bagaimana caranya orang yang dihukum itu kurang. Kalau MA mengatakan PP 99 tidak sejalan dengan restorative justice, saya kira kesalahannya sangat mendasar karena ada kesalahan konseptual dalam memahami restorative justice," jelasnya.

Lebih lanjut Bivitri mengatakan PP tersebut berlaku untuk extra ordinary crime bukan hanya tindak pidana korupsi tetapi tindak pidana lainnya. Sehingga perlu dilihat dampak yang dihasilkan dari kejahatan tersebut.

"PP 99 bukan cuma untuk koruptor tapi extra ordinary crime terorisme, narkotika, korupsi kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional. Jadi, bentuk kejahatan seperti apa, kemudian dampaknya juga sangat masif. Itu statute Roma ketika berbicara the most serious crime," ucapnya.

Baca pertimbangan MA cabut PP pengetatan remisi koruptor di halaman berikutnya.