Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor, tidak cukup kuat. Dia mengatakan tiga argumen mendasar MA mulai diskriminasi hingga overcrowded tidak cukup kuat.
"Menurut saya, argumen dari MA tidak cukup kuat dari soal diskriminasi, kedua soal seharusnya tidak ada intervensi kepada lembaga pemasyarakatan, ketiga soal overcrowded. Ketiga argumen tersebut, menurut saya, tidak cukup kuat untuk menghapus pengetatan dalam PP 99/2012," kata Zaenur dalam diskusi virtual yang disiarkan YouTube ICW, Selasa (2/11/2021).
Zaenur mengatakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum berbeda, sehingga jika ada ketentuan tambahan yang membedakan, tidak dapat disebut sebagai diskriminasi. Menurutnya, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang khas dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dampaknya meluas.
"Kita melihat tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum dengan tindak pidana lain, sehingga seharusnya jika ada ketentuan tambahan yang membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain, itu bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi atau kalau itu merupakan suatu bentuk diskriminasi, itu adalah diskriminasi yang diizinkan UU. Menurut saya, sebenarnya MA nggak cukup kuat untuk beralasan bahwa itu merupakan suatu bentuk diskriminasi," ujarnya
"(Tindak pidana korupsi) ini adalah tindak pidana yang khas dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga masuk ke dalam kelompok tindak pidana jabatan. Kedua, dampaknya sangat berbeda dengan pidana umum. Tindak pidana korupsi itu dampaknya meluas dan dia bersifat seperti punya efek domino," lanjutnya.
Zaenur menuturkan PP tersebut membuka peluang adanya intervensi dari lembaga luar dalam memberikan remisi tambahan. Salah satunya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
"Remisi diberikan kepada semua atau remisi diberikan dengan syarat itu sama-sama membuka peluang adanya 'intervensi' dari lembaga luar. Kalau kita cek misalnya di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, itu juga dimungkinkan bagi LPSK untuk memberikan rekomendasi ketika pelaku bekerja sama itu menjalani pidana rekomendasi adanya remisi agar mereka dapat memperoleh hak-hak remisi," tuturnya.
Zaenur menyampaikan jumlah napi koruptor di lapas sangat kecil tidak mencapai 1 persen, sehingga overcrowded lapas tidak bisa disalahkan kepada napi koruptor.
"Tidak sampai 1 persen, hanya di bawah 2.000 dari total hampir 200 ribu warga binaan di lembaga pemasyarakatan," ucapnya.
Selengkapnya di halaman berikutnya
