Komisi V Kritik Transportasi Darat Wajib PCR: Cabut Saja Aturannya!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 08:04 WIB
Jakarta -

Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) terbaru yang mewajibkan syarat tes PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan jarak melebihi 250 kilometer (km). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PPP, Arwani Thomafi mengkritik kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah.

"Pemerintah tampak sekali tak matang dalam merumuskan kebijakan terkait tes antigen dan PCR ini," kata Arwani kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Arwani meminta pemerintah menggunakan data sebelum mengambil kebijakan mengenai aturan perjalanan. Sehingga aturan mengenai syarat tes PCR dan antigen itu tidak berubah-ubah.

Diketahui, Komisi V DPR membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan atau transportasi.

"Kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah terkait syarat perjalanan mestinya tak perlu terjadi jika basisnya adalah data," kata dia.

Minta Aturan Tes PCR Transportasi Darat Dicabut

Lebih lanjut, aturan baru mengenai syarat wajib antigen/PCR bagi perjalanan darat, menurut Arwani akan menimbulkan masalah baru. Utamanya dalam sisi pengawasan di lapangan.

"Termasuk kebijakan terbaru tentang syarat PCR bagi perjalanan darat dengan ketentuan jarak 250 km, itu akan menimbulkan masalah utama soal bagaimana pengawasan di lapangan," jelasnya.

Arwani menekankan agar pemerintah membuat aturan berdasarkan data di lapangan. Oleh sebab itu, Arwani meminta aturan wajib tes PCR/antigen untuk perjalanan darat itu dicabut.

"Semangat pengendalian COVID-19 mestinya harus dilandasi data dan kondisi obyektif di lapangan. Dicabut saja (aturan perjalanan darat wajib PCR/antigen)," ujarnya.