PT Banten Menangkan Ahli Waris soal Penyegelan SD, Ini Respons Pemkab Tangerang

Khairul Ma'arif - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 19:58 WIB
SDN Kiara Payung di Kabupaten Tangerang disegel ahli waris tanah.
SDN di Tangerang Disegel Ahli Waris (Khairul Ma'arif/detikcom)
Kabupaten Tangerang -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyatakan siap menjalani putusan Pengadilan Tinggi Banten untuk membayar ganti rugi terkait lahan SDN Kiarapayung. Pemkab Tangerang menyatakan tidak akan meminta banding dan menghormati putusan.

Hal itu disampaikan oleh Sekda Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, saat konferensi pers, Rabu (27/10/2021). Awalnya, Maesyal mengatakan putusan ganti rugi itu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

"Kami dari pemda menghormati putusan dari kedua institusi hukum ini, sekaligus juga merespons untuk merencanakan pelaksanaan penganggaran appraisals tanah yang diproses hukum tersebut," kata Maesyal.

Maesyal juga mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan permohonan banding. Ada dua alasan yang menjadi pertimbangan Pemkab menerima putusan hakim.

"Kita melihatnya berbagai aspek kesempatan ini, pertama bahwa SDN ini dipakai digunakan untuk KBM (kegiatan belajar mengajar) masyarakat kita, supaya secara psikis masyarakat kita tetap tenang. Kedua pertimbangannya adalah pada saat itu sedang dilaksanakan pembangunan yang dialokasikan oleh APBD, dialokasikan oleh APBD proses pembangunan tetap berjalan proses pendidikan KBM juga supaya tetap berjalan," jelas Maesyal.

"Pertimbangan-pertimbangan itulah kita tidak melakukan mengajukan kasasi ke MA. Jadi putusan PN (Pengadilan Negeri), putusan PT (Pengadilan Tinggi) kita respons untuk mengakomodir dan menghormatinya. Kita terima langsung kita respons, responsnya adalah kita alokasikan anggaran untuk pelaksanaan appraisals di perubahan anggaran APBDP 2021," lanjutnya.

Maesyal juga menegaskan komunikasi antara Pemkab Tangerang dengan ahli waris tidak ada kendala.

"Tidak ada kendala, karena kita harus menggunakan momentum dalam sisi penganggarannya. Kalau penganggaran APBD itu kan ada dua momentum. Momentum pertama adalah APBD murni, APBD murni itu 2021 itu dibahas Oktober-November. Tetapi untuk APBD perubahan 2021 dimulai Juni, Juli, September. Jadi pas momentumnya setelah putusan PT Banten terbit, yaitu 9 Maret 2021, pada saat itulah kita rancang kita rencanakan untuk merespons, dan menerima putusan tersebut, sehingga kita juga akan merespons hak daripada ahli waris tersebut. Untuk sementara kita concern di SDN Kiarapayung," paparnya.

Ahli Waris Segel SDN Kiarapayung

Untuk diketahui, ahli waris Miing, Muhidin, menyegel sekolah tersebut. Menurutnya, selama ini Pemkab Tangerang belum berupaya berkomunikasi. Jangankan ganti rugi tanah, lanjut dia, memanggil ahli waris juga tak pernah.

"Ya memenangkan ahli waris terhadap putusan itu. Di dalam putusan itu isinya perbuatan melawan hukum," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (26/10/2021).

"Setelah ditutup, ada tuh pemanggilan dari Setda. Langsung kita kumpul dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Pendidikan, dan Sekda. Dewan juga ada, perwakilan sama Pak Camat juga ada," terang dia.

Lihat juga Video: Polisi Segel Dua Tempat Karaoke Yang Beroperasi Saat PPKM Level-3

[Gambas:Video 20detik]



(zap/zak)