Duduk Perkara Warga Menang Vs Bupati Tangerang hingga Segel SD Negeri

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 12:12 WIB
SDN Kiara Payung di Kabupaten Tangerang disegel ahli waris tanah.
Foto: Khairul Ma'arif/detikcom
Jakarta -

Ahli waris Miing bin Raisun bernapas lega. Sebab, pengadilan memenangkannya atas sengketa tanah melawan Bupati Tangerang terkait tanah yang kini dijadikan SD Negeri Kiara Payung. Segel baliho besar pun dipasang ahli waris di pagar SD itu agar pemerintah memberikan ganti rugi. Bagaimana kronologinya?

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten yang dikutip detikcom, Rabu (27/10/2021), berikut kronologi kasus tersebut:

Lokasi Sengketa

Tanah seluas 5.420 meter persegi di Kampung Kiarapayung, Desa Kiarapayung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang didirikan bangunan SDN Kiarapayung sebagai aset Pemda Kabupaten Tangerang.

Bukti Kepemilikan

Miing mempunyai bukti kepemilikan atas tanah itu dengan nomor girik/leter C nomor 806, persil 113, atas nama Miing bin Raisun.

7 Juni 1979
Miing meninggal dunia. Miing meninggalkan ahli waris:

1.Amja
2.Rohati
3.Sutinan
4.Niah
5.Beda
6.Inggu
7.Suhanda
8.Marpuah

1982
Pemda Kabupaten Tangerang mengklaim mendapatkan tanah itu berasal dari hibah berupa hak pakai.

Agustus 2005
SD Kiarapayung dimasukkan dokumen pendataan aset tanah sekolah negeri Kabupaten Tangerang.

"Tanah sengketa tersebut sudah dimasukkan sejak Agustus 2005, secara yuridis formal sudah cacat hukum, karena waktu penyerahannya hak lebih muda (2014) daripada pendaftaran aset (2005)," kata ketua majelis banding, Ennid Hasanuddin.

23 Juni 2014
Surat pernyataan pelepasan garap dari ahli waris bahwa tanah sengketa adalah benar tanah tersebut adalah benar milik para penggugat sebagai ahli waris dari Miing.

2019
Ahli waris Miing menggugat Bupati Tangerang, Camat Pakuhaji, Kepala Desa Kiarapayung, dan Kepala SDN Kiarapayung untuk membayar ganti rugi atas penyerobotan tanah itu.

24 April 2020
Pengadilan melakukan sidang lapangan dengan menemukan fakta tanah 5.000 meter persegi telah dibangun SD Negeri Kiarapayung.

9 Juni 2020
PN Tangerang memenangkan ahli waris Miing. Yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) dengan girik/latter C 806, persil 113 tercatat atas nama almarhum Miing bin Raisun yang terletak di Kampung Kiarapayung, Desa Kiarapayung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas utara milik Saelan, selatan makam, timur makam, barat milik Sairi Manap;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);
4. Menyatakan penerbitan dokumen pendataan aset tanah Sekolah Negeri Sekabupaten Tangerang atas Sekolah Dasar Negeri Kiarapayung Desa Kiarapayung Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Bagian Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dan/atau surat pertanahan apa pun yang berhubungan dengan objek sengketa tanah ini tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat melalui mekanisme pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehubungan dengan pemakaian tanah Para Penggugat untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri Kiarapayung Desa Kiarapayung Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6 Juli 2020
Bupati Tangerang mengajukan banding.

18 Januari 2021
Pengadilan Tinggi (PT) Banten menolak banding Bupati Tangerang dan menguatkan putusan PN Tangerang. Duduk sebagai ketua majelis Ennid Hasanuddin dengan anggota Hartadi dan Posman Bakara. Berikut di antara pertimbangannya:

Pemda Kabupaten Tangerang menyatakan mendapatkan tanah itu berasal dari hibah berupa hak pakai. Namun sertifikat hak pakainya tidak diajukan sebagi bukti. Akta hibahnya tidak jelas hibah dari siapa dan tahun berapa. Yang ada hanyalah surat pernyataan pelepasan garap No 549/131/Ds-Krp/2014 tanggal 23 Juni 2014 ( vide bukti T.I & T.2 - 3), yang kemudian telah ditolaknya oleh Para Penggugat dengan diajukannya gugatan ini. Dengan demikian antara bukti T.I dan T.II - 1 dengan T.I&T.II - 3 tidak sinkron, dan tidak ada satu tanda bukti hak kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat I, sehingga penguasaan tanah sengketa dengan didirikan bangunan SD Kiarapayung, tersebut oleh Tergugat I atas dasar alas hak yang tidak sah.

Sehingga cukup alasan untuk menyatakan Para Tergugat telah melalukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.

Majelis Hakim tidak hanya melihat kepentingan dan keuntungan Penggugat semata, akan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial/ungsi kepentingan umum dari tanah tersebut, oleh karena di atas tanah tersebut sudah berdiri SD Kiarapayung untuk melayani kepentingan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka sangat lah adil apabila pemberian ganti rugi kepada Para Penggugat oleh Tergugat I dilakukan berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 jo Perpres Nomor 71 tahun 2012 jo PerKa BPN 05/2012 sebagai acuan dalam menilai besaran nilai ganti kerugian / harga tanah yang harus diberikan kepada Para Penggugat berdasarkan NJOP yang berlaku pada saat pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan.

Oktober 2021
Ahli waris Miing, Muhidin, menyegel sekolah tersebut. Menurutnya, selama ini Pemkab Tangerang belum berupaya berkomunikasi. Jangankan ganti rugi tanah, lanjut dia, memanggil ahli waris juga tak pernah.

"Ya memenangkan ahli waris terhadap putusan itu. Di dalam putusan itu isinya perbuatan melawan hukum," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (26/10/2021).

"Setelah ditutup, ada tuh pemanggilan dari Setda. Langsung kita kumpul dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Pendidikan, dan Sekda. Dewan juga ada, perwakilan sama Pak Camat juga ada," terang dia.

(asp/isa)