Segel Sekretariat Ahmadiyah, Satpol PP Dinilai Perburuk Diskriminasi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 23 Okt 2021 20:53 WIB
Satpol PP Kota Depok menyegel kembali Sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Jawa Barat. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok M Taufiq meminta kepada jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan segala aktivitas.
Satpol PP Depok kembali menyegel Sekretariat Ahmadiyah. (ANTARA/HO-Satpol PP Depok)
Jakarta -

SETARA Institute mengkritik tindakan Satpol PP Kota Depok yang menyegel Masjid Al-Hidayah, masjid jemaah Ahmadiyah, di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan. Satpol PP dinilai memperburuk diskriminasi terhadap Ahmadiyah.

"Tindakan penyegelan ulang tersebut secara serius memperburuk diskriminasi atas JAI di Depok. Penyegelan sebelumnya terhadap Masjid Al-Hidayah pada 2018 nyata-nyata mendiskriminasi JAI sehingga mereka tidak dapat menikmati hak konstitusional untuk kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tulis SETARA Institute dalam keterangan resminya, Sabtu (23/10/2021).

SETARA Institute pun meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk mencabut kebijakan yang dinilai diskriminasi. Aturan yang dimaksud adalah Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011.

"Kedua beleid tersebut inkonstitusional, karena melanggar Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan dua aturan tersebut bersifat ekstensif dan bertentangan dengan SKB 3 Menteri Tahun 2008 yang dijadikan sebagai dasar dua kebijakan lokal tersebut," katanya.

SETARA Institute menjelaskan ada empat hal yang tertuang dalam dua peraturan daerah tersebut. Pertama, melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik. Kedua, pemasangan papan nama organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Ketiga, pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya dengan identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di tempat umum. Keempat penggunaan atribut Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apa pun.

"Padahal SKB 3 Menteri 'hanya' memperingatkan agar JAI tidak melanggar UU PNPS 1965 dan menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam," katanya.

Mereka pun meminta agar Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi, meninjau ulang, bahkan mencabut SKB 3 Menteri tahun 2008. SKB itu dianggap sebagai biang dari diskriminasi terhadap Ahmadiyah.

"SKB tersebut nyata-nyata telah memantik terjadinya begitu banyak pelanggaran terhadap JAI. Mengacu pada data longitudinal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) SETARA Institute, dalam lima tahun terakhir saja, JAI menjadi korban pelanggaran KBB dalam 54 peristiwa dan 83 tindakan," katanya.