Komnas HAM Ungkap Nasib Penanganan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Eva Safitri - detikNews
Senin, 04 Okt 2021 14:09 WIB
Ahmad Taufan Damanik
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyebut ada tiga dari 15 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang sudah masuk ke pengadilan. Sementara, 12 kasus lainnya masih belum jelas.

"15 peristiwa pelanggaran HAM yang berat dari 15 kasus, tiga sudah ke pengadilan, 12 masih bolak-balik antara Komnas HAM dan Jaksa Agung," kata Taufan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2021).

Taufan mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Menko Polhukam dan Jaksa Agung. Namun, katanya, 12 kasus yang belum masuk ke pengadilan itu belum menemukan titik terang.

"Pak Presiden dalam beberapa pertemuan tempo hari menugaskan Pak Menko Polhukam untuk koordinasi dengan Komnas HAM dan Jaksa Agung. Sudah ada beberapa pertemuan tapi untuk penyelesaian yudisial memang belum ada kata sepakat," ujarnya.

"Sekarang ada usulan baru yang sekarang digodok Komnas HAM, KSP, Kemenkumham dan Menko Polhukam, yaitu satu tim kepresidenan di bawah Menko nanti, tidak langsung ke presiden, di bawah Menko Polhukam untuk penyelesaian yang nonyudisial," lanjut Taufan.

Taufan juga menyebut pihaknya sering ditanyai sejumlah kasus yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kasus penembakan yang menewaskan empat laskar FPI.

"Karena proses hukum kepada dua aparat kepolisian yang terduga belum berlangsung di pengadilan, jadi masih menjadi perhatian, Komnas masih sering dipertanyakan tapi kami masih pada temuan awal bahwa kami tidak menemukan suatu dugaan pelanggaran HAM berat, karena itu kami simpulkan adanya peristiwa unlawful killing terhadap 4 laskar," ujarnya.

Kasus lain yang sering ditanyakan ialah penyerangan Masjid Ahmadiyah di Sintang. Dia menyebut proses hukum sudah berjalan.

"Kasus Ahmadiyah di Sintang kita sudah panggil Polda Kalbar, Pemda dan Mabes Polri juga, penanganan pidana terhadap pelaku sudah jalan, tapi harus penyelesaian bersifat sosial budaya karena ada gejolak yang muncul dan membawa isu SARA," ujarnya.

"Ini isu yang penting karena kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah ini bukan hanya di Sintang tapi juga di beberapa tempat lain juga, kita perlu melihat ada kecenderungan serangan terhadap kelompok Ahmadiyah," tutur Taufan.

Simak juga 'Komnas HAM Soroti Lapas Tangerang Overload, Singgung Sistem Pemidanaan':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/haf)