MUI Nilai Penyegelan Sekretariat Ahmadiyah di Depok Antisipasi Kericuhan

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 23 Okt 2021 08:50 WIB
Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI, Prof Utang Ranuwijaya (dok.ist)
Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI Prof Utang Ranuwijaya (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat, kembali disegel Satpol PP Kota Depok. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penyegelan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar tidak terulang peristiwa kericuhan di Sintang, Kalimantan Barat.

"Penyegelan yang akan dilakukan oleh Pemda Depok sangat tepat, yakni untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi seperti peristiwa di Sintang, Kalbar, beberapa waktu yang lalu sebagai akibat dari aktivitas dakwah pihak Ahmadiyah yang tidak mengindahkan SKB 3 Menteri," ujar Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI Prof Utang Ranuwijaya kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).

Utang mengatakan terdapat larangan bagi Ahmadiyah untuk melakukan kegiatan. Larangan ini tertuang dalam SKB 3 Menteri. Dia menilai, jika Ahmadiyah tidak mematuhi aturan tersebut, ada konsekuensi yang akan diterima.

"Memang berdasarkan SKB 3 Menteri pada poin 2 terdapat larangan kepada Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas dakwahnya. Jika ini tidak dipatuhi, berarti Ahmadiyah tidak mematuhi terhadap SKB tersebut. Ketidakpatuhan ini memiliki konsekuensi hukum bagi Ahmadiyah sendiri, di samping ada konsekuensi lain, yakni adanya reaksi dari umat Islam sekitar yang bisa jadi muncul secara spontan dan tidak bisa diprediksi," tuturnya.

Dia mengatakan salah satu konsekuensinya adalah reaksi dari umat Islam sekitar. Menurutnya, hal ini menjadi wajar karena adanya kekhawatiran saudara maupun kerabat yang disesatkan.

"Mengapa umat Islam bereaksi? Karena umat Islam khawatir ada di antara saudara, kerabat, dan umat sekitarnya yang disesatkan dan dimurtadkan dengan masuk menjadi pengikut Ahmadiyah. Dalam ajaran agama, jika kita tahu ada saudara atau umatnya yang dimurtadkan, lalu kita atau umat Islam diam, maka yang diam itu ikut menanggung dosa. Oleh karena itu, reaksi itu adalah hal wajar dan pasti terjadi," ujarnya.

Utang mengatakan pihak terkait perlu melakukan pengawasan secara ketat. Ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpatuhan Ahmadiyah.

"Dalam menghadapi ketidakpatuhan Ahmadiyah, sejatinya pihak-pihak terkait mengawasi secara ketat agar Ahmadiyah menjalankan SKB tersebut, dengan harapan agar umat Islam terjaga dari pemurtadan dan Ahmadiyah sendiri tetap terjaga hak-haknya sebagai warga negara," katanya.

Simak juga video 'PKB Minta SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah Dicabut':

[Gambas:Video 20detik]