Sosialisasi 4 Pilar, Waket MPR Minta TNI Tak Berpolitik Praktis

Nurcholis Maarif - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 23:23 WIB
Syareif Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengungkapkan Empat Pilar MPR merupakan salah satu modal untuk mempertahankan keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara Republik Indonesia. Empat Pilar MPR adalah modal pokok bagi setiap warga negara Indonesia.

"Salah satu tugas MPR adalah melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Sekalipun masih pandemi COVID-19, kami di MPR tidak pernah berhenti untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR," ujar dia dalam keterangannya," Jumat (22/10/2021).

"Sebab kami tahu dan yakin bahwa Empat Pilar adalah modal untuk mempertahankan keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara Republik Indonesia," imbuhnya.

Hal itu diungkapkannya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Sultan Hasanuddin Lantamal VI Makassar, di Makassar, Kamis petang (21/10). Syarief Hasan memberikan apresiasi kepada prajurit Lantamal VI Makassar atas konsistensi dan komitmennya menjaga kedaulatan NKRI.

"Tugas MPR adalah mengobati dan memberikan vaksinasi Empat Pilar MPR kepada mental para prajurit. MPR memperkuat mental prajurit untuk menjaga komitmennya terhadap NKRI," katanya.

Syarief menyebutkan salah satu pilar dari Empat Pilar MPR adalah UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi Indonesia sebagai pedoman bagi pemimpin dan setiap warga negara dalam menjalankan kewajibannya kepada negara.

"Kalau dia sebagai pemimpin maka orientasi kepemimpinannya harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Kalau dia sebagai warga negara, maka hak dan kewajibannya juga harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945," jelasnya.

UUD NRI Tahun 1945, lanjut Syarief, merupakan landasan yuridis bagi setiap pemimpin dan warga negara Indonesia. Termasuk para prajurit untuk mematuhi dan berkomitmen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Syarief, TNI tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh ditarik-tarik dalam dunia politik, dan harus benar-benar netral, dan tugasnya hanya menjaga kedaulatan NKRI.

"TNI adalah milik rakyat Indonesia. Tapi itu bukan berarti para prajurit tidak boleh mengerti tentang politik," ujarnya.

Klik halaman selanjutnya >>