Kejagung Tetapkan Eks Vice President Perum Perindo Jadi Tersangka

ADVERTISEMENT

Kejagung Tetapkan Eks Vice President Perum Perindo Jadi Tersangka

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 19:46 WIB
Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer
Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer (Foto: Dok. Kejagung)

Proses penyidikan masih difokuskan kepada SBU Perdagangan Ikan, maka untuk SBU Penangkapan dan SBU Aquacultur penentuan perbuatan melawan hukum dan penentuan pertanggungjawaban hukum dilakukan seiring dengan penyidikan lanjutan.

Peran masing-masing tersangka, yaitu:

1. Peran Tersangka WP

a. Tersangka WP selaku Pimpinan Pengelola Divisi Penangkapan Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Procesing (FTP) tidak melakukan analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangan usaha sehingga penggunaan dana MTN seri A dan B tidak digunakan sesuai dengan peruntukan;

b. Melakukan pengajuan modal usaha perdagangan tanpa adanya proposal usaha, Analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangannya;

c. Melakukan pengajuan modal usaha pengolahan ikan tanpa adanya proposal usaha, Analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangannya;

d. Melakukan kerja sama pengolahan ikan tanpa ada studi kelayakan kerja sama;

e. Melakukan usaha perdagangan ikan tanpa ada berita acara serah terima barang dan tanpa ada laporan jual beli ikan;

f. Tidak melakukan pengecekan dan verifikasi kebenaran data supplier dalam melakukan pembayaran;

2. Peran Tersangka LS

a. Tersangka LS selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN seri A dan B.

b. Membuat seolah - olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT. Kemilau Bintang Timur;

c. Membuat nota pembayaran / invoice fiktif;

d. Membuat surat jalan barang fiktif;


3. Tersangka NMB
a. Tersangka LS selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN seri A dan B;

b. Membuat seolah - olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT. Prima Pangan Madani;

c. Membuat nota pembayaran / invoice fiktif;

d. Membuat surat jalan barang fiktif;

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dan diancam pidana dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(yld/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT