Luncurkan Buku Relasi Islam dan Negara, Waketum PPP Bicara Konsensus RI

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 17:08 WIB
Asrul Sani merupakan politisi PPP. Dia juga anggota Komisi III DPR.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani meluncurkan buku barunya berjudul 'Relasi Islam dan Negara, Perjalanan Indonesia'. Buku ini menjelaskan tentang konsensus bernegara yang terjadi dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Arsul menyebutkan konsensus sudah dimulai terlihat pada perdebatan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan hingga pelaksanaan asas tunggal waktu zaman orde baru dan terus berlanjut saat ini.

"Bagi kita dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dengan kebinekaannya, baik dari sisi budaya, agama, suku, ras, bahasa dan lain sebagainya, itu yang harus kita pertahankan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).

Diungkapkannya, sebagai partai Islam, PPP mempunyai kewajiban memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui jalur legislasi.

"Aspirasi umat Islam ini yang harus kita perjuangan di DPR melalui jalur legislasi," tambahnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa sebagai Keynote Speaker dalam peluncuran buku itu mengungkapkan Islam dan negara selalu menjadi isu yang populer dari masa ke masa. Dalam konteks Indonesia, isu ini sering dikaitkan dengan perundang-undangan.

"Artikulasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah ada dalam perundang-undangan yang ujungnya bermuara pada perda syariah yang ada dibeberapa wilayah di Indonesia," ungkap Suharso.

Diungkapkannya, PPP sebagai partai berasaskan Islam memberikan perhatian besar dalam wacana dan diskusi bertemakan hal tersebut. PPP juga mempunyai sekolah politik yang membekali para kader tentang relasi agama dan negara. Sekolah politik ini di kemudian hari bisa saja diikuti oleh masyarakat umum.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan bahwa hubungan Islam dan negara melahirkan konsep Pancasila dan diterima oleh umat Islam.

"Negara itu didirikan untuk melindungi lima hal. Pertama, memelihara agama. Kedua dua memelihara jiwa. Ketiga, memelihara harta. Keempat, memelihara keturunan, dan kelima memelihara akal," jelas Mahfud.

Ia menjelaskan dalam konstruksi hukum politik sebuah negara itu adalah sebuah kepastian adanya. Sebab adanya negara itu adalah sunnatullah dan menurut Islam itu wajib. Oleh karena itu umat Islam berjuang mendirikan negara. Umat Islam berjuang mengusir penjajah agar negara ini merdeka.

Indonesia sebagai sebuah negara menurut Mahfud telah menjalankan nilai dan prinsip keislaman. Semua warga negara bebas untuk menjalankan agama yang dianutnya.

"Pancasila itu kompatibel dengan Islam, tidak ada pertentangan antara islam dan pancasila," tegas Mahfud.

Sementara itu, Azyumardi Azra mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara Pancasila, yang lebih tepatnya negara Jumhuriyah (negara berdasarkan mayoritas) bukan khilafah, juga bukan negara Islami.

"Saya lebih setuju kembali kepada pancasila, yang harus kita lakukan adalah Pancasilanya harus aktualisasikan, direktualisakan dengan berusaha melakukan pendekatan-pendekatan Pancasila ideal dengan kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia juga menjelaskan, kenapa hubungan Islam dan negara selalu menjadi hubungan yang hangat, seolah ada ketegangan.

"Karena dalam Islam tidak pernah ada pemisahan agama dan negara (religion state), dalam masyarakat Indonesia tidak pernah ada pemisahan politik dan agama, keduanya saling beriringan," ungkapnya.

Sebagai informasi, peluncuran buku yang dilakukan secara virtual pada Rabu (20/10/2021) kemarin itu dipandu Wasekjen DPP PPP Idy Muzayyad itu dan menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dan Prof Azyumardi Azra serta Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa sebagai Keynote Speaker.

(ncm/ega)