.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin genap 2 tahun pada 20 Oktober besok. PKB menyoroti sejumlah hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Dia awalnya menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang terseok-seok lantaran diterpa pandemi Corona.
"Hampir 2 tahun juga pemerintah bergelut dengan virus Corona, meski ekonomi terseok pemerintah mampu bertahan, bahkan lebih optimis untuk meneruskan proyek besar pembangunan Strategis nasional," kata Jazilul saat dihubungi, Selasa (19/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jazilul optimistis pemerintah masih bisa meningkatkan ekonomi dengan melakukan pembangunan pada 2022 mendatang. Salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru.
"Salah satu tanda optimisme tersebut, pada bulan Oktober 2022 draf UU IKN (Ibu Kota Negara) diajukan pemerintah ke DPR. Kelanjutan IKN merupakan bagian untuk mengubah tantangan menjadi peluang menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Sanggupkah? Kalau tidak sanggup, proyek pemindahan IKN akan menjadi 'tugu kegagalan' pemerintahan Jokowi," ucapnya.
"Namun, jika pemerintahan ini terbukti mampu sebaliknya akan menjadi legacy pemerintahan Jokowi, sekaligus mengubah peta pembangunan Indonesia masa depan," lanjutnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Dia menyoroti sejumlah kasus yang masih melukai rasa keadilan masyarakat yakni kasus Djoko Tjandra, Jiwasraya, Km 50, hingga tenaga kerja asing.
"Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan tetap harus ditingkatkan. Beberapa kasus dan keputusan hukum masih saja dirasa melukai rasa keadilan di tengah masyarakat, seperti vonis Djoko Chandra, kasus Jiwa Sraya, kasus Km 50, isu Tenaga Kerja Asing dan lainnya yang menjadi perhatian publik," jelasnya.
PPP Sorot Penegakan Hukum Berkeadilan
Tak hanya PKB, PPP juga menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama 2 tahun ini. Salah satunya yang disorot ialah penegakan hukum.
"Dalam bidang hukum penegakan hukum yang berkeadilan menjadi paradigma dari aparat penegak hukum," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat dihubungi.
Tak hanya itu, Baidowi juga menyoroti komunikasi di internal pemerintah yang kurang solid. Dia meminta ke depannya pemerintah harus soild satu suara agar tidak terjadi blunder.
"Komunikasi di internal pemerintahan harus solid sehingga tidak ada statemen yang berbeda-beda dalam penyampaian ke publik atau tidak blunder," tuturnya.
Baidowi juga ternyata menyoroti ekonomi di Indonesia lantaran 2 tahun diterpa pandemi COVID-19. Menurutnya, ekonomi bisa dipulihkan dengan meningkatkan lagi penanganan pandemi COVID-19.
"Penanganan pandemi COVID-19 harus lebih maksimal agar aktivitas masyarakat kembali normal sehingga ekonomi bisa segera pulih. Diantaranya terus melakukan sosialisasi secara persuasif tentang pentingnya vaksinasi dan prokes," sebutnya.
Untuk diketahui, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan genap 2 tahun pada 20 Oktober 2021 mendatang. Pada 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan unggul suara atas paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
