Suara Mahasiswa

BEM UI Beri Rapor Merah, Minta Jokowi Copot Para Menteri dan Pejabat Ini

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 22:15 WIB
Jakarta -

Kritik keras datang lagi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada pemerintah. Di momen dua tahun Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini, BEM UI memberikan rapor merah dengan penilaian yang jelek semua untuk banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju.

BEM UI meminta Jokowi mencopot sejumlah menteri dan pejabat yang dinilai punya nilai buruk. Tak ada menteri dan pejabat setingkat menteri yang dapat nilai baik, yang ada hanya nilai E dan D. Merah semua!

Pernyataan sikap tertulis dan gambar-gambar terkait disampaikan Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra kepada wartawan, Rabu (20/10/2021).

BEM UI melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama dua tahun ini. Ada banyak ranah yang mereka sorot, meliputi UU KPK yang sudah direvisi, perkara kebebasan berekspresi, revisi UU ITE, lingkungan hidup, isu food estate, energi kotor batubara, krisis iklim, pelanggaran HAM, hingga soal pendidikan. Berikut adalah desakan BEM UI.

Menanggapi permasalahan di berbagai sektor tersebut, Aliansi BEM se-UI menyatakan sikapnya, yaitu mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk:
1. Membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu KPK serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI. Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019--2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE. Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
3. Mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang
4. Meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim. Mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.
5. Menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara. Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
6. Menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM secara adil dan transparan. Mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dari jabatannya atas dasar kegagalannya dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
7. Memastikan terciptanya kebebasan akademik di lingkup kampus dan memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan dosen yang mendapat sanksi dari kampus karena menyampaikan analisa, pendapat dan aspirasinya. Mencopot Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah gagal menciptakan jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus.
8. Melakukan perbaikan sistem kesehatan untuk persiapan menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19 dan melakukan evaluasi terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kinerjanya dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menteri dan pejabat yang diminta dicopot

BEM UI meminta sejumlah menteri dan pejabat dicopot saja. Nama-nama besar mereka sebut.

BEM UI meminta Jokowi mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-dikti) Nadiem Makarim.

Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)
Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)

BEM UI juga meminta Jokowi untuk mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, juga mencopot Ketua KPK Firli Bahuri.

Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)

Mahfud Md mendapat nilai E dan drop out, tentu saja ini menurut BEM UI. Soalnya, BEM UI menilai Mahfud gagal. Yasonna Laoly juga mendapat nilai E dan drop out, begitu juga Siti Nurbaya Bakar dan Nadiem Makarim.

Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)Rapor merah BEM UI untuk para menteri. (Dok BEM UI)

Luhut Pandjaitan mendapat nilai D dan remedial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mendapat nilai D dan diberi kesempatan remedial. Begitulah isi gambar-gambar meme yang disampaikan BEM UI.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapat nilai E dan drop out, Ketua KPK Firli Bahuri juga mendapat E dan drop out. Polri diberi BEM UI nilai D dan remedial.

Berikut adalah uraian BEM UI soal evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, simak argumen di dalamnya: