Menkominfo Johnny G Plate mengatakan telah berkomunikasi dengan sejumlah platform digital untuk mencegah pinjaman online atau pinjol ilegal menjamur di Indonesia. Kominfo meminta platform digital fintech harus sudah mendapat lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kominfo telah berkomunikasi dengan Google dan Apple agar pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di PlayStore dan AppStore harus disertai dengan bukti lisensi yang diterbitkan OJK atas fintech yang bersangkutan," kata Johnny saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa (19/10/2021).
Johnny berharap kerja sama dengan platform digital bisa menguatkan industri keuangan nasional. Dia juga mengatakan tujuan komunikasi ini untuk mencegah pinjol ilegal di Indonesia.
"Kita harapkan kerja sama platform digital juga mendukung agar industri keuangan nasional termasuk fintech, dan industri dunia bisa bertumbuh baik secara legal, dan secara bersama-sama kita tegas memberantas industri keuangan ilegal termasuk pinjol ilegal di Indonesia," ujar Johnny.
Mahfud Persilakan Pinjol Resmi Berkembang
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud Md juga mengingatkan warga agar berhati-hati. Jika ada warga yang diteror oleh pinjol, dia meminta warga segera membuat laporan ke polisi.
"Kepada mereka yang telanjur menjadi korban jangan membayar, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," tegas Mahfud.
Baca juga: Bos Pinjol Ilegal Sleman Ditangkap! |
Mahfud mengatakan pemerintah akan bertindak tegas ke pinjol ilegal. Mahfud justru berharap pinjol legal atau yang memiliki izin resmi bisa berkembang di Indonesia.
"Dengan ini, kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol lain, yang legal, sudah ada izin, sah, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan. Tapi yang ilegal akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana," ucapnya.
"Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang dipaksa untuk membayar, jangan bayar, karena itu ilegal," lanjut Mahfud.
