.webp)
Seorang netizen membagikan bukti adanya ancaman setelah mencuit 'bisakah polisi se-Indonesia diganti satpam bank'. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari meminta Polri melakukan tindakan tegas terhadap oknum polisi yang melakukan intimidasi terhadap netizen.
Taufik menyebut tindakan para oknum tersebut merusak citra polri. Menurutnya, tindakan oknum anggota Polri itu juga dapat menghambat program presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Tindakan mengancam dan intimidasi melalui online seperti kejadian tersebut sudah mengarah pada tindak pidana, semestinya para oknum itu lebih paham dan bukan malah melakukan tindak pidana" kata Taufik kepada wartawan, Minggu (17/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyayangkan jika ada anggota Kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum malah dengan mudahnya melakukan tindak pidana. Meskipun alasannya adalah semangat membela institusi Polri.
"Jika dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas maka masyarakat akan merasa tidak aman karena masih ada oknum-oknum yang diberikan wewenang memegang senjata, memiliki diskresi dan bertugas menegakkan hukum tapi justru merasa bisa sewenang-wenang mengintimidasi dan mengancam warga hanya karena suatu cuitan di sosial media," ucapnya.
Taufik mengaku sudah menelusuri siapa saja oknum yang mengancam netizen tersebut. Ada yang menggunakan nama samaran, namun ada juga yang secara terang-terangan menggunakan akun dari anggota Polri. Atas kejadian ini, Taufik akan minta Kadivpropam Polri agar segera bertindak, memproses hukum dan memberikan jaminan perlindungan bagi netizen yang menjadi korban intimidasi.
Pria Diancam Gegara Cuitan Viral di Medsos
Seperti diketahui, netizen yang mengaku mendapat ancaman setelah mencuitkan pertanyaan 'bisakah polisi se-Indonesia diganti satpam bank' itu telah me-mention SAFEnet, Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara. SAFEnet mengaku telah menerima pengaduan terkait hal itu dan tengah berkoordinasi untuk mengambil langkah lebih lanjut. SAFEnet menyayangkan adanya ancaman tersebut.
Ketua Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet, Unggul Sagena, mengatakan ancaman terus berlanjut justru akan merugikan instansi. Dia meminta polisi mengusut kasus itu.
"Jadi jelas-jelas merugikan kepolisian itu sendiri. Kepolisian sebaliknya harus mengusut karena justru kejadian tersebut termasuk kejahatan siber," katanya.
Simak respons Polri di halaman selanjutnya:
Tonton juga Video: Polisi Gagalkan Penyelundupan Ribuan Benur untuk Ekspor di Sukabumi
SAFEnet membantu dalam hal mitigasi keamanan dan langkah advokasi. Unggul mengatakan pihaknya berfokus pada upaya peretasan dan ancaman.
"Kita masih belum tahu pihak mana yang melakukan teror walau katanya ada yang serang adalah akun oknum polisi juga, tapi fokus pada upaya peretasan dan ancaman. Artinya, upaya-upaya menekan kebebasan ekspresi dengan teror masih menjadi cara utama merespons kritik," ujarnya.
"Aparat hukum sebagai pengguna medsos pun merespons dengan sikap antikirik. Padahal banyak juga akun yang melakukan twit terkait. Jadi akun-akun yang menyerang inilah yang malah blunder ke nama baik institusi kepolisian itu sendiri," lanjut Unggul.
Unggul menyebut media sebagai pilar demokrasi. Jika terjadi ancaman terhadap pengkritik, dia khawatir masyarakat akan takut berekspresi.
Lebih lanjut Unggul meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Jika tidak, menurutnya, publik akan berasumsi bahwa serangan itu bersumber dari pihak yang dikritik, dalam hal ini kepolisian.
"Harus tuntas diusut karena, jika tidak, pukulan berat bagi polisi itu sendiri. Menyebabkan hilangnya trust. Jika polisi/penegak hukum sendiri tidak jelas tindakannya (malah asumsinya menjadi penggerak peretasan/ancaman), maka media sosial masih tidak aman dan artinya hak digital warga untuk mendapatkan jaminan rasa aman di internet masih jadi PR besar. Ini yang selalu ditekankan SAFEnet, selain soal ekspresi, adalah soal jaminan keamanan," ungkapnya.
Unggul juga menyarankan pentingnya edukasi di institusi Polri, sehingga bijak bermedia sosial dan tidak melakukan hal-hal yang justru melanggar tugas Polri untuk mengayomi warga.
Respons Polri
Seorang netizen membagikan bukti adanya ancaman setelah mencuit 'bisakah polisi se-Indonesia diganti satpam bank'. Terkait hal ini, Polri menegaskan tak antikritik.
"Polri tidak anti terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada detikcom, Minggu (17/10).
Ramadhan mengatakan kritik akan kinerja polisi merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat. Ramadhan menyebut, jika kerja Polri dikritik, artinya warga mau Polri lebih baik lagi.
"Itu menunjukkan masyarakat yang peduli terhadap kinerja kepolisian, menginginkan kinerja kepolisian dengan lebih baik," ucap Ramadhan.
Ramadhan menuturkan polisi akan menindaklanjuti bila ada pengaduan dugaan tindak pengancaman tersebut. Dia menyebut penanganan laporan akan dilakukan secara profesional.
"Untuk itu, kepolisian merespons dengan menindaklanjuti laporan atau pengaduan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar dia.
