.webp)
Seorang netizen membagikan bukti adanya ancaman setelah mencuit 'bisakah polisi se-Indonesia diganti satpam bank'. Terkait hal ini, Polri menegaskan tak antikritik.
"Polri tidak anti terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada detikcom, Minggu (17/10/2021).
Ramadhan mengatakan kritik akan kinerja polisi merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat. Ramadhan menyebut, jika kerja Polri dikritik, artinya warga mau Polri lebih baik lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu menunjukkan masyarakat yang peduli terhadap kinerja kepolisian, menginginkan kinerja kepolisian dengan lebih baik," ucap Ramadhan.
Ramadhan menuturkan polisi akan menindaklanjuti bila ada pengaduan dugaan tindak pengancaman tersebut. Dia menyebut penanganan laporan akan dilakukan secara profesional.
"Untuk itu, kepolisian merespons dengan menindaklanjuti laporan atau pengaduan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar dia.
Saat ditanyai perlu atau tidaknya korban melapor soal ancaman setelah mencuitkan 'bisakah polisi se-Indonesia diganti satpam bank' tersebut, Ramadhan menjawab, "Nanti kita lihat. Yang jelas, Polri menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum."
Sebelumnya diberitakan, netizen yang mengaku mendapat ancaman setelah mencuitkan pertanyaan 'bisakah polisi se-Indonesia diganti satpam bank' itu telah me-mention SAFEnet, Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara. SAFEnet mengaku telah menerima pengaduan terkait hal itu dan tengah berkoordinasi untuk mengambil langkah lebih lanjut. SAFEnet menyayangkan adanya ancaman tersebut.
"SAFEnet telah menerima aduan dan sedang berkoordinasi. Ancaman-ancaman dan juga ada upaya peretasan yang terjadi membuktikan, selain ketidakdewasaan dan bermedia sosial dari aparat terkait, juga bagian dari antikritik dan apalagi terhadap masyarakat yang notabene stakeholder dan juga bagian dari subyek to protect and to serve dari moto kepolisian secara global," kata Ketua Divisi Akses Atas Informasi SAFEnet, Unggul Sagena, kepada wartawan.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Tonton juga Video: RS Enggan Buka Hasil Pemeriksaan Mahasiswa Korban 'Smackdown' Polisi
Unggul mengatakan ancaman terus berlanjut justru akan merugikan instansi. Dia meminta polisi mengusut kasus itu.
"Jadi jelas-jelas merugikan kepolisian itu sendiri. Kepolisian sebaliknya harus mengusut karena justru kejadian tersebut termasuk kejahatan siber," katanya.
SAFEnet membantu dalam hal mitigasi keamanan dan langkah advokasi. Unggul mengatakan pihaknya berfokus pada upaya peretasan dan ancaman.
"Kita masih belum tahu pihak mana yang melakukan teror walau katanya ada yang serang adalah akun oknum polisi juga, tapi fokus pada upaya peretasan dan ancaman. Artinya, upaya-upaya menekan kebebasan ekspresi dengan teror masih menjadi cara utama merespons kritik," ujarnya.
"Aparat hukum sebagai pengguna medsos pun merespons dengan sikap antikritik. Padahal banyak juga akun yang melakukan twit terkait. Jadi akun-akun yang menyerang inilah yang malah blunder ke nama baik institusi kepolisian itu sendiri," lanjut Unggul.
Unggul menyebut media sebagai pilar demokrasi. Jika terjadi ancaman terhadap pengkritik, dia khawatir masyarakat akan takut berekspresi.
"Media sebagai pilar demokrasi, menurut saya, harus terus memberitakan kejadian-kejadian seperti ini agar masyarakat dapat menekan tindakan-tindakan seperti ini lagi dan tidak takut untuk berekspresi," lanjut Unggul.
Lebih lanjut Unggul meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Jika tidak, menurutnya, publik akan berasumsi bahwa serangan itu bersumber dari pihak yang dikritik, dalam hal ini kepolisian.
"Harus tuntas diusut karena, jika tidak, pukulan berat bagi polisi itu sendiri. Menyebabkan hilangnya trust. Jika polisi/penegak hukum sendiri tidak jelas tindakannya (malah asumsinya menjadi penggerak peretasan/ancaman), maka media sosial masih tidak aman dan artinya hak digital warga untuk mendapatkan jaminan rasa aman di internet masih jadi PR besar. Ini yang selalu ditekankan SAFEnet, selain soal ekspresi, adalah soal jaminan keamanan," ungkapnya.
Unggul juga menyarankan pentingnya edukasi di institusi Polri, sehingga bijak bermedia sosial dan tidak melakukan hal-hal yang justru melanggar tugas Polri untuk mengayomi warga.
"Edukasi terhadap anggota kepolisian juga perlu dilakukan institusi Polri. Tidak hanya andalkan humas, tapi juga pemahaman literasi oleh personel yang bermedia sosial. Ketersinggungan sampai mengancam dari anggota kepada masyarakat harus disikapi serius karena tidak sejalan dengan nilai-nilai universal kepolisian yang to protect and to serve. Harusnya yang ditindak ya mereka-mereka ini. Didisiplinkan," ujarnya.
