PDIP Singgung yang Tak Mau Kerja Keras Kaderisasi tapi Ambil Jalan Pintas

Jakarta -

DPP PDIP buka suara berkaitan dengan polemik dukung-mendukung calon di Pilpres 2024 yang sempat ramai belakangan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada sekelompok pihak yang memang menolak kerja keras lewat kaderisasi secara sistemik dengan mencalonkan pihak tertentu.

"Saat ini PDI Perjuangan melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras melakukan kaderisasi secara sistemik," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021).

Hasto mengatakan pihak tersebut juga yang akhirnya mengambil jalan pintas. Mereka, kata dia, juga mendukung calon tertentu untuk maju sebagai capres 2024 atas subjektivitas dan kepentingan pribadi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengambil jalan pintas dengan mencalonkan tertentu dengan berbagai subjektivitas kepentingan," ucapnya.

Hasto tidak mengungkap pihak mana yang melakukan hal tersebut. Meski demikian, dia memastikan PDIP selalu mencermati dinamika politik yang berkembang tersebut.

"Partai terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Seluruh kader dan anggota Partai terus memegang disiplin dan lebih memilih membantu rakyat di dalam seluruh program recovery atas dampak pandemi," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan video 'Soal Banteng vs Celeng, FX Rudy: Bambang Pacul Tak Pakai Logika':

[Gambas:Video 20detik]

PDIP Bakal Sanksi Kader yang Deklarasi Capres

Untuk diketahui, DPP PDI Perjuangan (PDIP) bakal memberi sanksi kepada pengurus yang mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. DPP PDIP tidak akan pandang bulu, baik pendukung Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo.

"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun, kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

Komarudin menegaskan kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang mana dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.

"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.

Halaman 1 2

Selanjutnya