DPP PDI Perjuangan (PDIP) bakal memberi sanksi kepada pengurus yang mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. DPP PDIP tidak akan pandang bulu mau itu pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo.
"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).
"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.
Komarudin menegaskan kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang mana dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.
Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.
"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.
Baca imbauan soal celeng dan bebek di halaman berikutnya.
