PDIP Bakal Sanksi Pendukung Ganjar dan Puan yang Deklarasi Capres

Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan potongan tumpeng saat berlangsungnya Ulang Tahun PDIP di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (10/1/2015). Hari ini merupakan hari jadi PDIP yang ke 42. — Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta -

DPP PDI Perjuangan (PDIP) bakal memberi sanksi kepada pengurus yang mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. DPP PDIP tidak akan pandang bulu mau itu pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo.

"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komarudin menegaskan kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang mana dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.

"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.

Baca imbauan soal celeng dan bebek di halaman berikutnya.

Jangan Ada Kader Saling Olok

Selain itu, Komarudin menyoroti kader PDIP yang saling olok di depan publik. Dia meminta semua kader PDIP menahan diri.

"Kader-kader, baik di tingkat pusat dan daerah, saling menahan diri, tidak perlu saling mengolok-olok satu sama lain di media, itu tidak bagus,"

"Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kekuatan sendiri dari luar, jangan antar kader di dalam partai, itu tidak bagus. Baik juga untuk penempatan bahasa, kalimat yang memang tidak perlu, tidak perlu dipakai, supaya tidak mengundang aksi dan reaksi antar sesama kader," sambung dia.

Namun Komarudin tidak menjelaskan perihal olok-mengolok antarkader PDIP. Dia hanya menanggapinya dengan tertawa saat dimintai konfirmasi, apakah yang dia maksud itu perihal sebutan celeng dan bebek.

Halaman 1 2

Selanjutnya